Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang. Zoom
Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang. Zoom

13 Poin Penting Hasil Evaluasi Program Organisasi Penggerak

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 13 November 2020 17:24
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) rampung melakukan evaluasi Program Organisasi Penggerak (POP). Program implementasi konsep Merdeka Belajar ini sempat menjadi polemik karena pelaksanaanya yang dinilai tidak transparan.
 
Inspektorat Jenderal Kemendikbud bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan evaluasi. Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang mengeluarkan hasil evaluasi itu lewat surat bernomor 6876/G.64/W5/2020.
 
"Dari surat korespondensi internal yang beredar, saran dan rekomendasi yang disampaikan Itjen dan BPKP kepada Ditjen GTK (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan) telah ditindaklanjuti dan terpenuhi. Hasilnya, POP dapat dilanjutkan," kata Chatarina kepada Medcom.id, Jumat, 13 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Hasil Evaluasi Itjen Kemendikbud: Program Organisasi Penggerak Dapat Dilanjutkan
 
Setidaknya ada 13 kesimpulan yang telah sepakati. Berikut kesimpuan evaluasi tersebut:
 
1. Pemilihan organisasi masyarakat pelasaksana swakelola (SMERU) tidak sesuai dengan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
 
2. Yayasan SMERU sebagai pelaksana swakelola tidak memenuhi persyaratan mengenai laporan keuangan audited.
 
3. Tim Persiapan tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diwajibkan salam Surat Keputusan Tim Persiapan.
 
4. Tim Pengawas swakelola memiliki conflict of interest berkaitan dengan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 
5. Perbedaan kriteria dan istilah dalam penentuan kategori proposal, antara yang dipublikasikan dengan yang ada pada Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Organisasi Penggerak untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
 
6. Indikator penilaian proposal tidak sesuai dengan kriteria kategori Organisasi Masyarakat penerima bantuan POP.
 
7. Kurangnya independensi tim evaluasi teknis substansi.
 
8. Sebagai kriteria penilaian evaluasi teknis substantif memiliki sifat bias (prasangka) yang tinggi.
 
9. Bobot penilaian kategori Gajah dan Kijang tidak sesuai dengan persyaratan program.
 
10. Hasil penilaian beberapa proposal yang menjadi atensi publik dinilai lemah.
 
11. Rasio guru dan tenaga kependidikan per sekolah dari proposal yang lolos verifikasi belum ideal.
 
12. Adanya risiko pencapaian tujuan POP.
 
13. Ditjen GTK juga tidak memberitahukan adanya koreksi (penurunan) kategori atas 13 proposal pasa saat pengumuman hasil evaluasi.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif