Rektor UP Jadi Narasumber di G20 Education Dialogue Beijing

Jakarta:  Revolusi digital abad ke-21 menuntut pemanfaatan teknologi secara maksimal di berbagai aspek, termasuk pendidikan. Hal ini menjadi perhatian utama bagi anggota G20 untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diselaraskan dengan kemajuan teknologi, sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata.
 
Tujuan ini juga berupaya memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang melalui sarana digital, selaras dengan visi negara-negara G20 untuk pertumbuhan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan “G20 Education Dialogue: Education, Technology and Quality Growth in the Digital Era” diadakan di Tiongkok pada 10-12 Oktober 2024.
 
Ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, termasuk “G20 Education Dialogue: Education Research, Policymaking and Innovation Towards 2030” pada 2016 dan “The 2nd G20 Education Dialogue: The Road to Modernization of Education: Innovation and Sustainability” di Guilin pada 2017.

Forum ini bertujuan untuk mendorong pertukaran dan kerja sama pendidikan di bawah kerangka G20, serta meningkatkan kolaborasi di antara negara-negara anggota dalam bidang pendidikan.
 
Rektor Universitas Pancasila, Marsudi, mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber pada sesi paralel mengenai “Strategies and Methods for International Cooperation” pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Dalam presentasinya, ia membahas tentang International and Private Partnership in Vocational Education, serta tujuan dan tantangan dalam kerja sama internasional, di antaranya:

Tujuan Kerja Sama Internasional:

1. Berbagi praktik terbaik antar negara.
2. Meningkatkan kualitas dan standar pendidikan.
3. Mengatasi ketidakcocokan keterampilan secara global.
4. Mendorong pertukaran budaya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Tantangan dalam Kerja Sama Internasional:

1. Hambatan bahasa dan budaya yang mengganggu komunikasi.
2. Perbedaan standar pendidikan yang menciptakan masalah keselarasan.
3. Kendala pendanaan yang membatasi partisipasi dalam program.
4. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang mempengaruhi konsistensi.
5. Ketidakcocokan antara pelatihan dan kebutuhan industri.
6. Masalah pendanaan dan keberlanjutan.
7. Hambatan regulasi dan birokrasi di berbagai negara (misalnya, Kerangka Kualifikasi Nasional).

Marsudi memberikan rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan, mengadaptasi kurikulum sesuai dengan tuntutan industri yang berkembang serta kompetensi AI dan TI, memanfaatkan teknologi dan memperluas platform digital lainnya, serta fokus pada pelatihan di sektor-sektor berkelanjutan dan pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh mesin.
 
Acara ini berlangsung di East Campus of Beijing Foreign Studies University dan dihadiri oleh pakar pendidikan, akademisi, serta pembuat kebijakan dari seluruh dunia. Kegiatan ini diakhiri dengan kunjungan ke Situs Warisan Dunia UNESCO “Beijing Central Axis”.
 

Baca juga:  Internasionalisasi, Universitas Pancasila Genjot Jumlah Mahasiswa Asing

 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News