Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, mengatakan makin mahalnya biaya pendidikan tak bisa hanya menyalahkan kampus. Sebab, bantuan dari pemerintah juga hanya sedikit.
"Mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi tidak semata-mata salah pimpinan kampus tetapi juga dari pemerintah," kata Darmaningtyas dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.
Pemerintah memberikan subsidi pada PTN melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) hanya 20 persen. Sementara itu, bantuan dari sektor swasta juga tak banyak.
Akibatnya, PTN harus memutar otak untuk menutupi biaya operasional. Salah satunya dengan menarik biaya kuliah yang tinggi kepada mahasiswa.
"UI (Universitas Indonesia) PTNBH yang cukup maju, tengah kota, tapi pendapatan dari swasta hanya 20 persen, subsidi negara 20 persen, 60 persennya dari mahasiswa, wajar kalau di PTNBH jadi mahal," kata Darmaningtyas.
Lebih miris lagi, kata dia, ada PTN yang bahkan uang bantuan dari pemerintah tidak turun bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan PTN harus mencari cara untuk menutupi lebih banyak biaya opersional.
"Saya baru dapat info di UGM (Universitas Gadjah Mada) anggaran dari pemerintah sudah dua tahun enggak turun. Sementara kampus didorong untuk memiliki level internasional akhirnya memungut bayaran yang banyak dari mahasiswa," ungkap dia.
Darmaningtyas juga mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makrim yang mendorong PTN berubah menjadi PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Hal ini membikin biaya kuliah makin mahal.
"PTNBH ini kebijakan keliru. Orang India yang jumlahnya lebih banyak, lebih miskin, mereka komentar lucu pendidikan kok dibikin mahal. Jadi, kalau kita mau memajukan negara semestinya pendidikan tinggi harus dipermurah dan dipermudah," tegas dia.
| Baca juga: Legislator: Jika UKT Harus Naik, Bebannya Jangan di Mahasiswa |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
