PPDB Bermasalah di Daerah

Empat Kelemahan Permendikbud Picu Masalah di PPDB

Intan Yunelia 09 Juli 2018 21:44 WIB
PPDB 2018
Empat Kelemahan Permendikbud Picu Masalah di PPDB
Sekretaris Bersama Posko Pengaduan PPDB Yogyakarta, Medcom.id/Ahmad Mustaqim.
Jakarta:  Ada setidaknya empat kelemahan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) nomor 14 tahun yang membuat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 menuai banyak masalah di lapangan. Permendikbud tersebut mengatur tentang PPDB, termasuk di dalamnya adalah penerapan sistem zonasi yang harus diterapkan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo berpendapat, pada prinsipnya tujuan penerapan sistem zonasi dalam PPDB 2018 tahun ini sangat mulia, yakni untuk pemerataan kualitas pendidikan.  Namun ternyata dalam praktiknya masih memiliki banyak kelemahan, sehingga PPDB tahun ini cukup banyak menuai masalah.


Sejumlah masalah yang banyak ditemukan dalam PPDB tahun ini di antaranya munculnya jalur mandiri yang berpotensi pada terjadinya pungutan liar, penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan kasus sekolah yang tidak mendapat murid. "Masalah-masalah tersebut merupakan dampak dari masih adanya kelemahan dalam Permendikbud PPDB," kata Heru dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.

Kelemahan pertama, kata Heru, ada pada Pemendikbud No 14 Tahun 2018, Bab III tentang tata cara PPDB. Pada bagian ke 6 tentang biaya di pasal 19 , berbunyi "Pemprov wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yanga berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM."

Baca: Antisipasi SKTM Abal-abal, Sekolah akan Survei ke Lapangan

Bahkan di Mataram NTB, sekolah diharuskan menerima 25% siswa dari jalur prasejahtera yang dibuktikan dengan kartu PKH (program Keluarga Harapan) atau KIP, sehingga menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KKS yang akhirnya harus diakomodir.

"Mengapa dari pemahaman pasal di atas muncul penerimaan calon peserta didik baru dengan jalur SKTM? Seperti yang terjadi di Jateng dan Jabar, padahal di bagian ke 4 sistem zonasi pada pasal 16 ayat 1-6 tidak ada istilah jalur SKTM," terang Wasekjen FSGI, Satriwan Salim.

kelemahan kedua terlihat pada Permendikbud pasal 16 ayat 2 yang menyatakan  "Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat Kartu Keluarga ( KK) yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB"  Menurut Satriwan, pasal ini tidak terukur dengan jelas alasan migrasi kependudukan dari suatu daerah ke daerah lain.

"Sehingga secara faktual, banyak ditemukan migrasi dukcapil yang dipergunakan untuk memperoleh peluang bersekolah di sekolah negeri (favorit), akibatnya menutup peluang alih jenjang siswa yang asli berada di zona tersebut," ungkap Satriwan.

Kelemahan ketiga, terkait radius terdekat yang terdapat pada pasal 16 ayat 1 yang berbunyi "Sekolah yang diselengarakan oleh Pemda wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90 % dari total jumlah keseluruhan peserta didik yg diterima."

Menurut Satriwan, pasal ini nyata-nyata membatasi sekolah-sekolah yang ada di pusat kota.  Di mana kondisinya jauh dari konsentrasi pemukiman warga.

Akibatnya kasus kekurangan siswa di sejumlah sekolah terjadi di Solo, minimnya jumlah siswa alih jenjang. "Fakta seperti di atas terjadi di kota Solo, pada SMPN 3, SMPN 25, dan SMPN 26, dan jika sekolah tersebut menerima dari siswa dari luar zonanya maka prosentasenya hanya 5 %," tegas Dia.

Kelemahan keempat, masih terkait dengan pasal 16 ayat 1. Jika kasus di Solo, dikarenakan pasal tersebut membatasi sekolah-sekolah negeri di pusat kota yang minim siswa alih jenjang, sehingga kekurangan murid.  Tetapi berbeda dengan 3 kecamatan yang menjadi satu zona dimana SMA negerinya hanya ada satu, sehingga siswa alih jenjang yang berada paling jauh dari sekolah tidak ada peluang untuk diterima.

Kondisi inilah yang terdapat di Kecamatan Jepon, Jiken dan Bogorejo di Kabupaten Blora, Jateng. Menurut laporan jaringan FSGI, di ketiga kecamatan tersebut, siswa yang ingin alih jenjang sekitar 40 kelas, sementara hanya ada 7 kelas yang diperebutkan di SMA Negeri I Jepon.

Adapun kecamatan yang paling jauh adalah kecamatan Jiken, tentunya siswa yang alih jenjang dari kecamatan tersebut peluangnya sangat minim. Jika demikian siswa dari radius yang paling jauh dalam satu zona tersebut yang dirugikan.

"Tentu fenomena ini adalah bentuk ketidakadilan dalam kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak-anak Indonesia," pungkasnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id