KPAI:  Pembagian Tenda Sekolah Darurat Diskriminatif
Siswa sedang duduk di luar tenda sekolah darurat, Humas Kemendikbud.
Jakarta:  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Pembagian tenda sekolah darurat  yang berasal dari Unicef diskriminatif.  Sebab hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

"Padahal banyak sekolah di bawah Kementerian Agama, seperti madrasah, juga membutuhkan tenda sekolah darurat," kata Komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti, di Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.


Kondisi tersebut diketahui Retno, saat mengikuti rapat koordinasi Pos Pendidikan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan), Sulawesi Tengah.  Kebijakan yang diskriminatif tersebut, kata Retno, karena mengikuti MoU antara UNICEF dengan pihak Kemendikbud.

Pihak Kemenag, kata Retno, sudah mengajukan permohonan bantuan tenda untuk madrasah-madrasah di Sulawesi Tengah.  Madrasah mengajukan 50 tenda kelas darurat dari total 450 tenda yang merupakan bantuan Unicef kepada pemerintah Indonesia.

Baca: KPAI: Belum Banyak Anak yang Kembali Bersekolah

Artinya, pihak Kemenag hanya meminta 50 tenda kelas darurat, dari total kebutuhan sebanyak 700-an tenda kelas darurat untuk madrasah.  Sedangkan 400 tenda kelas darurat lainnya dari Unicef untuk sekolah-sekolah di bawah kemendikbud.

"Kebutuhan tenda sekolah darurat untuk sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud mencapai 1654 kelas darurat," sebut Retno.

Retno berharap, dalam memberikan bantuan kemanusian, termasuk fasilitas tenda sekolah darurat menggunakan prinsip nondiskriminasi. Anak yang bersekolah di sekolah umum, maupun madrasah adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak sama.

“Pemenuhan hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan harus tetap dijamin, meski dalam situasi darurat," terangnya.

Seluruh anak-anak usia sekolah yang selamat dari bencana tersebut harus segera bersekolah, tanpa memandang suku, agama, ras, dan asal sekolah.  Retno menambahkan, urusan seperti ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan. Tinggal mengoptimalkan komunikasi antara dua kementerian.

"Menteri Agama perlu proaktif, melobi dan menelepon Mendikbud agar 50 tenda kelas darurat yang diminta Kemenag dapat disetujui.  Agar keberlangsungan pendidikan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia dapat diwujudkan," ungkap Retno.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id