Ketua Tim Pemantauan  Itjen Kemendikbudristek terkait kasus Batam, Retno Listyarti. Foto:  Medcom.id
Ketua Tim Pemantauan Itjen Kemendikbudristek terkait kasus Batam, Retno Listyarti. Foto: Medcom.id

Tim Gabungan Dibentuk, Pantau Kasus Kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara

Pendidikan Kekerasan SMK SMK Penerbangan SPN Dirgantara
Citra Larasati • 20 November 2021 18:01
Jakarta:  Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek membentuk Tim Pemantauan gabungan untuk beberapa kasus Kekerasan di satuan pendidikan.  Salah satunya memantau dugaan Kasus Kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam, Kepulauan Riau.
 
Tim Pemantauan gabungan kasus Batam terdiri dari unsur Itjen Kemendikbudristek, KPAI, dan masyarakat sipil yang diwakili Maarif Institute.  Setiba di Batam, Tim gabungan langsung  bertemu orang tua dan anak korban kekerasan SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam, dan keesokan harinya  sidak langsung ke sekolah penerbangan tersebut.
 
Setelah mendengarkan saksi korban dan sidak ke sekolah, pada Kamis, 18 November 2021 Tim Itjen Kemendikbudristek meminta difasilitasi FGD oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membahas kasus dugaan kasus kekerasan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Focus Group Discussion (FGD) digelar di lantai 3 ruang rapat Gedung Pemprov Kepulauan Riau. FGD yang dihadiri oleh perwakilan Itjen Kemendikbudristek, KPAI, Maarif Institute, LPMP Prov. Kepri, Inspektorat Provinsi Kepri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kepri, Dinas Pemberdayaam Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kepri, KPPAD Kota Batam, dan Pemerhati Anak Prov, Kepri.  FGD berlangsung selama tiga jam, dipimpin langsung oleh Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 
 
Tim Itjen KemendikbudRistek mengapresiasi Pemprov Kepri yang sangat responsif dan terbuka dalam menangani dugaan Kasus Kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam. "Hal ini memudahkan proses penyelesaian demi kepentingan terbaik bagi anak," ujar Ketua Tim Pemantauan  Itjen Kemendikbudristek terkait kasus Batam, Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 20 November 2021.
 
Baca juga:  Laporan Kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara, Ini Tanggapan Kemendikbudristek

FGD tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

Pembentukan Tim Khusus

Disepakati pembentukan tim khusus penanganan kasus kekerasan SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu Inspektorat Provinsi Kepri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kepri, Dinas PPPA/PPKB Prov. Kepri, LPMP Prov. Kepri, KPPAD Kota Batam, dan Pemerhati Anak.
 
KPAI dan Itjen Kemendikbudristek akan mendukung Tim tersebut. SK Pengangkatan tim akan ditandatangani Sekretaris Daerah  Provinsi  Kepulauan Riau. Tim akan bekerja maksimal 3 minggu kedepan. 

Merumuskan Sanksi Pada Sekolah berdasarkan Hasil Audit dan Bukti  Yang Diperoleh

Tim akan bertugas mengumpulkan bukti pendukung untuk menyampaikan rekomendasi kepada Gubenur Kepulauan Riau terkait pemberian sanksi kepada SPN Dirgantara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
 
Apalagi kasus kekerasan ini merupakan pengulangan, karena pernah terjadi pada tahun 2018. Audit dilakukan mulai dari penggunaan Dana BOS 2017 sampai dengan 2021 sampai kelayakan sekolah berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.  

Pemprov Kepulauan Riau Segera Bersurat Kepada LPSK 

Dalam upaya melakukan Perlindungan Anak Saksi dan Anak Korban  setelah melakukan pelaporan ke Polda Kepulauan Riau pada Jumat, 119 November 2021, maka perlindungan keselamatan anak-anak dan keluarganya akan dimohonkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Surat akan dikirimkan pada Senin, 22 November 2021, sementara Komisioner KPAI, Retno Listyarti mendapatkan tugas berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua LPSK.

Mendukung Penuh Laporan Dugaan Pidana Oknum Polisi berinisal ED Ke Polda Kepri

Kasus pidana kekerasan terhadap anak diserahkan sepenuhnya pada Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.  Dinas PPPA/PP-KB akan menugaskan psikolognya untuk mendampingi anak-anak korban melapor ke Polda Kepri pada Jumat, 19 November 2021 dan selama BAP nantinya,
 
Anak-anak akan selalu didampingi orang tua dan psikolog sesuai ketentuan dalam UU No. 11/2021 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam proses selanjutnya, anak-anak korban dapat didampingi oleh LPSK. 

Opsi Sanksi Terhadap SPN Dirgantara Batam Dari Rekomendasi Tim

Ada 4 (empat) opsi yang mengemuka dalam FGD, yang tentu saja akan ditentukan tergantung pada hasil audit dan investigasi Tim Khusus Kasus SPN Dirgantara Batam yang SK pengangkatannya akan ditandatangi Setda Kepulauan Riau. 

Adapun keempat opsi tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pencabutan ijin operasional sekolah;
  2. Penghentian Dana BOS 
  3. Larangan Menerima Peserta Didik Baru mulai Tahun Ajaran 2022/2023
  4. Membuka ruang Asesmen keseluruh Peserta Didik SPN Dirgantara Batam jika ingin Mutasi Ke Sekolah Lain

 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif