Sebanyak 20 persen siswa miskin tersebut disediakan skema uang kuliah tunggal (UKT) khusus, yakni di kategori I dan II yang besarannya Rp500 ribu dan Rp1 juta.
Hal itu disebabkan semakin banyak orang Indonesia yang perlu mendapat akses pendidikan tinggi untuk menembus persaingan. Di sisi lain secara demografi, usia produktidf di Indonesia juga terus bertumbuh.
"Minimal ada niat, ada rencana misal sekarang 20 persen, tapi tiap tahun naik dengan perhitungan yang tepat misal tahun depannya 22 persen kemudian 25 persen," kata Professor and Chairperson, Department of Community and Regional Planning, Alabama A&M University, Amerika Serikat, Deden Rukmana, kepada Medcom.id, Rabu 22 Mei 2024.
Karena sangat disayangkan, apabila PTN tidak dapat menampung lebih banyak mahasiswa. Terlebih PTN dengan kualitas baik. Selanjutnya, PTN maupun pemerintah mesti menggodok sistem yang kreatif untuk mahasiswa dengan ekonomi menengah ke bawah.
"Dan orang tua yang ekonomi 'berada', mereka bisa dikenakan lebih mahal tapi tetap masuk akal," jelas dia.
Untuk mahasiswa dengan ekonomi kelas atas menurutnya tak masalah jika biaya kuliah tinggi. Asal kampus tersebut benar-benar memiliki kualitas.
"Kayak UI atau UGM ya, itu kan sekolah bagus, maksudnya orang mau bayar kok, dan itu yg mesti dimanfaatkan," ungkapnya.
Namun yang paling penting, kata dia, PTN mesti akuntabel. Tak bisa serta merta meratakan biaya kuliah.
"Intinya kalau kita mau punya kualitas dengan dosen yang berkualitas, dengan peralatan yang memadai, mesti ada biaya, tapi kasih ruang buat yang miskin jangan pukul rata. Tapi poin pentingnya akuntabiltas. Kalau kita keluar uang dan itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan mestinya ada hasilnya. Yang kita takutkan kita tarik uang kuliah tinggi larinya malah korupsi," pungkasnya.
| Baca juga: Tak Melulu Menaikkan UKT, Kolaborasi Riset Bisa Hasilkan 'Cuan' untuk PTN Lho! |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
