Unjuk rasa menuntut dikembalikannya direktorat pendidikan masyarakat di Kemendikbud. Foto: Antara
Unjuk rasa menuntut dikembalikannya direktorat pendidikan masyarakat di Kemendikbud. Foto: Antara

Komisi X Minta Pendidikan Nonformal Dimasukkan ke Ditjen Vokasi

Pendidikan pendidikan nonformal
Intan Yunelia • 14 Januari 2020 20:06
Jakarta: Komisi X DPR menerima audiensi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Forum Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM), Akademisi, dan Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah (Imadiklus) di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Audiensi terkait keluhan dan kekhawatiran yang muncul dari restrukturisasi sejumlah direktorat di lingkungan Kemendikbud.
 
Dari hasil pertemuan, kesimpulannya Komisi X meminta pemerintah memasukkan nomenklatur pendidikan nonformal dan informal ke Direktorat Jenderal Vokasi. Adapun yang saat ini dilebur ke pendidikan nonformal dilebur tanpa nomenklatur.
 
"Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk memasukkan pendidikan nonformal-informal/dikmas ke dalam struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 14 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Komisi X DPR RI dalam hal ini mendukung usulan Asosiasi Kursus, Asosiasi Dikmas, Akademisi, dan Imadiklus Indonesia. Para pegiat pendidikan nonformal dan informal tersebut mendesak Pemerintah meninjau ulang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Kemendikbud.
 
"Yaitu dengan mempertimbangkan bahwa prinsip pendidikan nonformal dan informal, pendidikan masyarakat merupakan wujud pendidikan sepanjang hayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (5) dan Pasal 26 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," ujarnya.
 
Komisi X melihat selama ini masih ada ketimpangan terhadap pendidikan yang berkeadilan antara pendidikan formal dan nonformal. Perampingan ini dikhawatirkan akan melemahkan masa depan pendidikan nonformal, sehingga menjadi tanda tanya besar.
 
"Sehingga nomenklaturnya menjadi Direktorat Jenderal Vokasi dan PNFI, agar kebijakan Pemerintah tidak bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," ucapnya.
 
Sebelumnya, sejumlah pegiat pendidikan nonformal dan informal dari sejumlah daerah mendesak bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
 
"Pak Menteri...Pak Menteri.. tolonglah Pak Menteri. Kita luruskan kembali Perpres 82/2019. Kami tidak nakal Pak Menteri, tapi mengapa 'rumah' kami digusur," ujar Ketua Umum Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Indonesia, Sri Sumarwati.
 
Selain meminta agar Perpres 82/2019 tersebut direvisi, pengunjuk rasa juga meminta agar ada direktorat khusus yang menaungi pendidikan nonformal.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif