Terdapat sejumlah masalah yang dihadapi sehingga membuat penduduk Indonesia tak memprioritaskan pendidikan. Pertama, kemampuan ekonomi rendah.
"Karena ada masalah ekonomi dan daya beli, akhirnya pendidikan dinomorduakan, karena ada masalah ekonomi dan kesehatan yang harus diutamakan," kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko dalam keterangannya, Kamis, 13 Oktober 2022.
Masalah kedua, kata Budi, kemampuan ekonomi negara sangat sulit. Bahkan, Indonesia adalah negara yang memiliki utang sangat banyak sehingga pendidikan bukan mejadi prioritas negara.
"Masalah ketiga adalah APBN yang secara UUD mewajibkan 20 persen masuk ke pendidikan, namun hanya sekitar 13 persen yang masuk ke pendidikan," tutur dia.
Masalah keempat, hampir semua pemimpin negara dan pemimpin daerah enggan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program kerja. Budi menyebut pemimpin-pemimpin tersebut menilai efek pendidikan sangat lama dan hasilnya tidak terlihat langsung oleh masyarakat dalam jangka waktu pendek.
"Hal itu berbeda dengan pembangunan jalan tol dan bangunan fisik lainnya yang bisa terlihat langsung," papar Budi.
Masalah kelima, kesadaran masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Budi mengatakan kelompok tersebut tidak memiliki kesadaran untuk membantu sesama, termasuk banyak perusahaan besar tidak pernah mengeluarkan CSR untuk beasiswa pada masyarakat di sekitar pabrik atau perusahaan itu berdiri.
"Masalah keenam mahalnya biaya pendidikan dibandingkan dengan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, walaupun biaya pendidikan negara kita sebenarnya masih sangat murah dibandingkan dengan negara-negara lain," ucap dia.
Masalah ketujuh, model pendidikan di Indonesia yakni wajib belajar 12 tahun. Namun, kenyataanya pemerintah belum mampu memberikan sangsi kepada kepala keluarga atau masyarakat yang belum menyekolahkan anak hingga 12 tahun.
"Jika saja pemerintah konsisten dengan wajib belajar 12 tahun maka akan banyak tumbuh sekolah dan kampus yang ramai anak-anak Indonesia sekolah dan akhirnya APK masuk perguruan tinggi akan semakin banyak," tutur Budi.
| Baca juga: Banyak Masalah, Hanya 6% Penduduk Indonesia Mengenyam Pendidikan Tinggi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
