"Kajian menunjukkan publikasi dan kualitas akademik PTKL ini tidak lebih baik dari PTN, bahkan jauh di bawahnya," tutur Nizam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 22 Mei 2025.
Selain itu, dilihat dari karier dosen dan produktivitas publikasinya, dosen PTKL sangat jauh di bawah rata-rata dosen PTN. Begitu pula gap akreditasi kampus.
"Data tahun 2021 baru 47 PTKL itu terakreditasi dibandingkan dengan 94 persen PTN telah terakreditasi dan hanya sekitar 1 persen PTKL yang terakreditasi A," jelas dia.
| Baca juga: PTKL Dinilai Bikin Boros Uang Negara, Pakar: Harusnya 40% Mahasiswa PTN Bisa Kuliah Gratis |
Ia mengaku telah berhitung berapa pemborosan anggaran negara karena adanya PTKL. Secara hitungan, anggaran yang tidak tepat pada penataan PTKL bisa memberikan kuliah gratis melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) kepada 40 persen mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
"Hitung-hitungan kami secara kasar itu kira-kira 30 sampai 40 persen mahasiswa PTN itu bisa mendapatkan KIP-K, jadi gratis," tutur dia.
Tak hanya itu, inefisiensi keuangan negara ini juga mengurangi kemampuan negara. Khususnya dalam meningkatkan kualitas PTN.
"Bisa dibayangkan kalau rasio jumlah mahasiswa PTKL itu 1 per 15-nya tapi anggarannya hampir sama artinya produktivitas dari PTN itu 15 kali dibandingkan dengan PTKL," jelas dia.
Pada akhirnya, biaya kuliah di PTN terpaksa dinaikkan karena keterbatasan anggaran. "Masyarakat umum harus membayar UKT lebih tinggi untuk subsidi silang," kata Nizam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
