"Ini ugal-ugalan. Biaya sekolah melesat jauh, tapi kesejahteraan guru pun tidak terjamin," kata Furtasan dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Juli 2025.
Furtasan menilai selama ini belum ada regulasi yang mengatur secara ketat batas bawah dan batas atas pembiayaan pendidikan, khususnya di sekolah swasta. Dia mengusulkan pemerintah menetapkan standar biaya minimum dan maksimum agar tidak terjadi pembebanan biaya berlebihan kepada orang tua.
“Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, ya jadinya seperti sekarang. Komersialisasi pendidikan terjadi karena dibiarkan mengikuti mekanisme pasar,” ujar legislator Partai NasDem itu.
| Baca juga: Masih Banyak yang Tak Sekolah, Rerie Desak Solusi Lebih Tepat Perluasan Akses Pendidikan |
Perbedaan fasilitas antara sekolah yang hanya memenuhi standar minimal dengan sekolah yang menawarkan layanan maksimal, seperti adanya kolam renang atau lapangan olahraga, turut memicu biaya tinggi. Namun, Furtasan menekankan fasilitas tambahan seharusnya tidak dijadikan justifikasi untuk menarik pungutan di luar kendali.
Dia juga menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan nasional yang dinilai tidak sepenuhnya fokus. Meski anggaran pendidikan dalam APBN telah mencapai 20 persen atau sekitar Rp714 triliun, namun dana tersebut tersebar ke berbagai sektor.
“Dana ini tidak sepenuhnya untuk pendidikan dasar dan menengah, tapi juga terserap ke pendidikan kedinasan, lembaga diklat, hingga belanja pegawai,” jelas dia.
Furtasan menilai perlu penguatan fungsi pengawasan DPR agar penggunaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran. Hal itu demi mendukung tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan terjebak dalam birokrasi yang terfragmentasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
