Sampai pernyataan resmi ini dibuat, P2G masih menemukan bahwa situs yang ditautkan di dalam buku resmi siswa tersebut masih ada berisi konten porno. P2G khawatir jika buku ini masih beredar dan terus digunakan siswa lalu dibuka, maka secara langsung para siswa dan guru telah membuka situs porno, dan hal ini sangat berbahaya bagi pendidikan dan moral anak bangsa.
"Hingga sekarang Mas Nadiem belum merespons kasus ini, berbeda perlakuannya dengan kasus jilbab di Padang yang responsnya sangat sigap. Padahal konten pornografi seperti di buku palajaran jelas-jelas akan merusak pendidikan dan moral anak bangsa," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Kamis, 11 Februari 2021.
Baca juga: Kemendikbud Diminta Evaluasi soal Penerbitan Buku
Berdasarkan fakta di atas P2G meminta kepada Kemendikbud untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat agar buku Sosiologi Kls XII yang sudah beredar dan dipakai sebagai sumber pembelajaran siswa tersebut ditarik dari peredaran. Jika sulit dilakukan, P2G meminta Mendikbud, Nadiem Makarim berkoordinasi dengan Kemenkominfo agar segera memblokir situs tersebut.
"Sebab, hingga rilis pernyataan resmi ini dibuat, situs tersebut masih eksis dan belum diblokir," terangnya.
P2G melihat Kemendikbud lagi-lagi kecolongan mengenai konten buku yang semestinya bersih dari unsur permusuhan SARA, radikalisme, konten pornografi, dan konten-konten yang membahayakan pendidikan dan moral anak bangsa.
"Kemdikbud semestinya lebih berhati-hati dan selektif dalam membuat buku dan harus lebih ketat mengawasi konten buku yang beredar dan digunakan siswa/guru," terangnya.
Satriwan menduga buku bermuatan situs porno tersebut tidak hanya tersebar dan digunakan siswa-siswi di wilayah Jawa Barat saja. Tapi berpotensi sudah tersebar ke wilayah lain, sebab buku tersebut dijual secara umum/bebas, bisa diperoleh di sejumlah toko buku.
Oleh karena itu, kata Satriwan, sudah seharusnya Mendikbud berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota/Kabupaten, agar senantiasa melakukan pegawasan pemantauan terhadap buku-buku sekolah yang digunakan siswa di daerah.
"Peristiwa seperti ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, yaitu fakta bahwa dalam buku pelajaran siswa/guru terdapat konten yang tidak mendidik sama sekali bahkan merusak pendidikan anak bangsa," kata Satriwan.
P2G juga meminta kepada para guru dan kepala sekolah agar lebih selektif dalam memutuskan penggunaan buku-buku pelajaran siswa di sekolah. "Sebenarnya Kemendikbud sudah menyediakan e-book, tapi kami menilai penggunaan buku elektronik pelajaran sekolah yang dicetak resmi oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud belum optimal," ujarnya.
Kemendikbud, kata Satriwan, terkesan setengah hati mengoptimalkan peran Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) sejauh ini. Juga bagi orang tua, agar tetap peduli dan selektif dalam membeli atau menggunakan buku pelajaran.
"Para orang tua juga bisa sama-sama memantau isi buku yang dipakai anaknya belajar.
Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali," tutup Satriwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
