Peningkatan Anggaran Riset untuk Keberlanjutan

Anggaran Riset Indonesia Belum Capai 1% dari PDB

Citra Larasati 07 Agustus 2018 19:52 WIB
Riset dan Penelitian
Anggaran Riset Indonesia Belum Capai 1% dari PDB
Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
Jakarta:Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Inovasi Nasional sebaiknya diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran untuk riset. Peningkatan anggaran untuk riset perlu dilakukan untuk menjaga kontinuitas proses inovasi yang sedang dan akan berjalan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, jika sampai RUU ini disepakati, tanpa disertai dengan anggaran yang mencukupi dikhawatirkan tidak akan optimal.   Anggaran riset Indonesia belum mencapai 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam APBN 2017, anggaran riset hanya sebesar 0,21 persen dari PDB Indonesia.


Pandu mengatakan, peningkatan anggaran riset menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perkembangan riset di Tanah Air. Dengan peningkatan anggaran, diharapkan hasil riset nasional bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam pembangunan.

RUU Sistem Inovasi Nasional disebut Pandu harus bisa membaca dan menyesuaikan dengan perkembangan dunia riset. Selain itu, karena riset kini semakin diarahkan untuk bisa mendukung kebutuhan dunia industri, RUU ini juga diharapkan memuat mengenai peta jalan capaian-capaian riset yang ingin dicapai untuk memajukan industri nasional.

Penggunaan anggaran riset yang optimal juga harus jadi fokus yang dikejar pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong meratanya kegiatan riset di berbagai bidang.

Baca: Diseminasi Informasi Penting dalam Kemajuan Inovasi dan Iptek

Beragam sebaran bidang riset, kata Pandu, akan mendukung perkembangan bidang-bidang seperti pertanian, kesehatan, lingkungan, teknologi dan masih banyak lagi di luar bidang industri.  Untuk itu, proses prizinan untuk riset juga harus dibuat ringkas, cepat dan efisien.

“Walaupun menurut saya agak terlambat untuk sebuah UU yang mengatur proses riset nasional. Seharusnya sudah dilakukan lebih awal. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," tegas Pandu.

Dengan adanya panduan riset nasional, ke depannya hasil riset yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran, relevan dengan perkembangan industri.  "Sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan,” jelas Pandu.

Hadirnya RUU ini juga berpotensi mampu mengubah arah pendidikan nasional. Bukan tidak mungkin standar pendidikan nasional dibuat dengan menyesuaikan pada hasil riset yang sudah dicapai, agar sejalan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, Indonesia bisa menadapatkan manfaat dari bonus demografi pada 2030 mendatang.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id