Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti, Nada Marsudi , Humas Kemenristekdikti/Fatimah Larasati Harahap.
Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti, Nada Marsudi , Humas Kemenristekdikti/Fatimah Larasati Harahap.

Diseminasi Informasi Penting dalam Kemajuan Inovasi dan Iptek

Pendidikan Riset dan Penelitian
Citra Larasati • 03 Agustus 2018 12:50
Jakarta: Proses komersialisasi sebuah inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi produk yang bermutu, bukan hal yang mudah. Diperlukan berbagai kebijakan dan program , serta dukungan publik guna mencapai hal tersebut.
 
Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Na'im mengatakan, pengembangan iptek tidak akan optimal, tanpa keterlibatan masyarakat. Tidak hanya dalam proses, namun hasil riset, inovasi dan iptek juga harus dapat dihilirisasi agar dapat diadposi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
 
Untuk itu, dalam perkembangannya harus senantiasa dibarengi dengan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah riset, inovasi dan iptek dalam kehidupan sehari-hari.
"Para pemangku kepentingan di bidang tersebut harus mampu membangun opini bahwa riset dan iptek adalah suatu hal yang penting," kata Ainun saat membuka Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dengan mengangkat tema "Kebijakan dan Program Kemenristekdikti, dalam Mendukung Penguatan Riset dan Inovasi", di Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal ini yang menurut Ainun menjadi tugas dan tanggung jawab humas (hubungan masyarakat) atau divisi komunikasi publik dalam institusi pemerintahan. "Mengapa masalah kehumasan sangat penting dan strategis. Karena menyangkut bagaimana kita menyampaikan informasi kepada publik, agar memiliki tujuan, capaian, dan pemahaman yang sama, serta membentuk opini bahkan mendorong masyarakat untuk berperilaku mendukung kemajuan iptek," terang Ainun.
 
Baca: Metode SAT, Persaingan Masuk PTN Lebih Terbuka dan Fair
 
Lebih lanjut Ainun menerangkan terkait bidang riset dan teknologi, komunikasi publik mengemban tugas untuk mendiseminasikan informasi sehingga masyarakat memiliki opini bawa riset dan teknologi itu penting. "Sesuai dengan misi Kemenristekdikti yaitu pengembangan iptek yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu kita sebagai humas juga punya misi untuk meyakinkan masyarakat memiliki opini dan respon yang positif terhadap riset dan teknologi," ungkapnya.
 
Staf Ahli Kominfo Bidang Hukum Henry Subiakto mengatakan koordinasi dan sinergi kehumasan pemerintan juga merupakan bagian dari implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
 
"Sehingga melalui forum ini, teman-teman tahu apa yang menjadi persoalan di dunia riset di perguruan tinggi dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Bagaimana riset sekarang ini berkembang sangat pesat. Bagaimana industri sekarang ini sudah berbasis pada web 4.0. Bahkan di era digital ini masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan inventor," tuturnya.
 
Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti, Nada Marsudi mengatakan bahwa humas sebagai agen pemerintah merupakan ujung tombak dari kementerian dan lembaga yang dituntut mampu menyuarakan program dan kebijakan dari instansi masing-masing.
 
"Selain itu, humas juga harus responsif terhadap isu maupun berita negatif," kata Nada.
 
Nada pun berharap melalui forum ini, para humas kementerian dan lembaga dapat saling berdiskusi aktif dan menjalin kerja sama. Lebih lanjut, Nada juga mengapresiasi Kementerian Kominfo yang memiliki acara Anugerah Media dan Humas (AMH).
 
Pada sesi diskusi, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Muhammad Dimyati menyebutkan, berbagai regulasi dan program telah dirancang dan diimplementasikan oleh Kemenristekdikti. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang mendorong baik itu badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) maupun para peneliti untuk meningkatkan kembali output kinerjanya.
 
"Diantara regulasi yang telah dikeluarkan, adalah *Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Perpres Nomor 38/2017*, *Permenristekdikti Nomor 20/2017*, *Perpres Nomor 16/2018*, dan seterusnya," sebut Dimyati.
 
Saat ini pemerintah bersama DPR juga tengah membahas *Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Iptek (RUU Sisnas Iptek), yang nantinya akan mengakomodir semua kebutuhan akan peningkatan riset iptek dan inovasi di Tanah Air.
 
Selain dari sisi regulasi, Kemenristekdikti juga memiliki *program yang mampu mendorong lahirnya inovasi iptek berkualitas*, yang nantinya akan dapat dinikmati masyarakat luas. Melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), Kemenristekdikti memberikan sejumlah pendanaan dan pendampingan bagi para technopreneur (start up berbasis teknologi) untuk dapat mengembangkan produknya sampai pada komersialisasi.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif