Mendikbud Usulkan Rasionalisasi LPTK ke Menristekdikti
Mendikbud, Muhadjir Effendy, Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan rasionalisasi pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan  (LPTK).  Sebagai pengguna produk LPTK, Kemendikbud menilai rasionalisasi penting dilakukan untuk menyikapi over supplylulusan LPTK tersebut.

“Secara lisan sudah saya sampaikan ke Menristekdikti, Mohamad Nasir, dan surat akan segera kami kirim. Termasuk supaya ada kebijakan untuk rasionalisasi LPTK yang jumlahnya berlebihan dan lulusan yang berlebih,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, di Jakarta, Kamis, 15 November 2018.


Ia melanjutkan jumlah lulusan LPTK saat ini sudah over supply.   Setiap tahunnya, LPTK menghasilkan 300 ribu calon guru.  Padahal kebutuhan guru setiap tahunnya tidak sampai 100 ribu guru.

"Itu sangat disayangkan, kalau lulusan LPTK ternyata tidak terserap menjadi guru.  Bukan berarti mereka otomatis menganggur, tapi baiknya mereka fokus ke bidang lain yang diminati sejak awal. Itu kenapa akan dirasionalisasi," papar Muhadjir.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Subandi mengatakan, keberadaan LPTK sebagai institusi pencetak guru harus ditata kembali.  Diakui saat ini animo menjadi guru memang tinggi ketimbang masa lalu, seiring dengan membaiknya kesejahteraan guru. 

Baca: Kuota Guru PPPK Diprioritaskan untuk Kalangan Praktisi

Tetapi kualitas guru yang dihasilkan mesti lebih baik.  "Keberadaan LPTK sebaiknya memang di-filterdan dibenahi karena ada juga LPTK yang abal-abal.Jadi, LPTK sebagai pabrik penghasil guru yang cukup banyak saat ini harus berkualitas," kata Subandi, pada diskusi bertajuk 'Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 dalam Perencanaan Pembangunan'.

Menurut Subandi, ada 12 LPTK dari pemerintah antara lain Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan lain-lain termasuk cukup baik dalam pengelolaannya. Akan tetapi, ungkap dia, di luar 12 LPTK pemerintah tersebut terdapat ratusan LPTK swasta lainnya.

Selain ada yang bagus juga ada yang tidak bagus termasuk kategori abal-abal.  "Nah, pabrik pencetak guru ini mesti ditata kembali dengan baik jangan sampai memproduksi guru yang tidak kompeten," ujarnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id