Mendikbud, Muhadjir Effendy di ruang kerjanya, di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Medcom.id/Citra Larasati.
Mendikbud, Muhadjir Effendy di ruang kerjanya, di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Medcom.id/Citra Larasati.

Kuota Guru PPPK Diprioritaskan untuk Kalangan Praktisi

Pendidikan Kebutuhan Guru
Intan Yunelia • 15 November 2018 17:23
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merekomendasikan kuota perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk mengisi kebutuhan guru produktif. Di mana perekrutan akan memprioritaskan pengajar dari kalangan praktisi, profesional, atau guru honorer yang memiliki keahlian khusus untuk ditempatkan di SMA dan SMK.
 
"Sebaiknya PPPK diisi oleh praktisi, mereka yang tidak mau menjadi pegawai permanen. Misalkan pelaut yang ingin istirahat melaut, seniman yang sedang break berkarya satu tahun dua tahun, bisa diisi kegiatan mengajar, sebelum kembali berkarya lagi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy kepada Medcom.id, di ruang kerjanya, di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis,15 November 2018.
 
Pernyataan Muhadjir disampaikan, untuk menyikapi tingginya kebutuhan guru produktif terutama pada jenjang SMK. Menurut Muhadjir, kebutuhan guru produktif mencapai 90 ribu orang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Lulusan Nonpendidikan Boleh Ikut Pendidikan Profesi Guru
 
Para praktisi yang lolos seleksi PPPK nantinya, akan diberikan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat mengajar. "Jadi tidak harus mengantongi sertifikat guru, tapi cukup sertifikasi mengajar. Mereka kan sudah memiliki kemampuan dan kemahiran dengan pengalaman kerjanya, tinggal dibekali pelatihan agar menularkan ilmunya itu bermetode, dan sesuai standar pengajaran," terang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
 
Menurut Muhadjir, usulan tersebut merupakan solusi untuk memenuhi langkanya guru produktif di SMK selain melalui program guru keahlian ganda. Muhadjir juga mengatakan, meski tidak menutup kemungkinan, namun skema PPPK ini tidak direkomendasikan bagi guru honorer. "Guru honorer nanti ada skema lain," ujarnya.
 
Namun menurut Muhadjir, terkait skema PPPK masih dalam proses kajian mendalam dan masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP). "Sampai sekarang PP belum turun, tapi yang pasti tidak semua guru (honorer) bisa diangkat melalui PPPK," ungkapnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif