Ilustrasi. Foto: MI/Galih Pradipta
Ilustrasi. Foto: MI/Galih Pradipta

Susul Muhammadiyah, NU Mundur dari Organisasi Penggerak

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Muhammad Syahrul Ramadhan • 22 Juli 2020 20:28
Jakarta: Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). LP Ma'arif NU menilai hasil seleksi tidak mencerminkan konsep dan kriteria Organisasi Penggerak yang jelas.
 
"Dengan ini kami sampaikan bahwa LP Ma'arif NU PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) mundur dari program tersebut," kata Ketua LP Ma'arif NU Arifin Junaedi saat dikonfirmasi Medcom.id, Rabu, 22 Juli 2020.
 
Arifin menilai, Organisasi Penggerak yang lolos evaluasi tidak jelas kriterianya. Tidak ada pembeda dan klasifikasi antara lembaga Coprorate Social Responsibility (CSR) dengan lembaga masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Rapat LP Ma'arif NU, Rabu, 22 Juli 2020, memutuskan LP Ma'arif NU PBNU mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) dan fokus pada pelatihan kepala sekolah/madrasah," ujarnya.
 
Arifin mengatakan, LP Ma'arif NU tetap berkomitmen bahwa memajukan mutu pendidikan merupakan hal mendasar yang harus tetap dilakukan sampai kapan pun. Ia menambahkan, LP Ma'arif NU PBNU menaungi 45 ribu sekolah/madrasah.
 
Sebanyak 15 persen kepala sekolah/madrasah di antaranya sedang mendapat pelatihan dari LP Ma'arif NU secara mandiri. "Kepala sekolah dan madrasah, serta guru yang ikut pelatihan harus melatih guru-guru di satuan pendidikannya dan kepala sekolah/madrasah di lingkungannya," jelasnya.
 
Baca:Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak, Ini Alasannya
 
Selain menyatakan mundur, LP Ma'arif NU juga meminta Kemendikbud meninjau kembali keputusan terkait Organisasi Penggerak agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
 
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyatakan mundur dari POP milik Kemendikbud. Keputusan diambil lantaran Muhammadiyah menilai kriteria pemilihan organisasi masyarakat (ormas) yang lolos dalam POP tak jelas.
 

(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif