Guru dan Siswa di SD Muhammadiyah 5. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia
Guru dan Siswa di SD Muhammadiyah 5. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia

Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak, Ini Alasannya

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 22 Juli 2020 10:29
Jakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). PP Muhammadiyah menilai, kriteria pemilihan ormas yang lolos dalam POP tidak jelas.
 
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno mengatakan, Program Organisasi Penggerak merupakan program serius dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama para aktor-aktor pendidikan. Melihat permasalahan dan tantangan serta harapan masa depan pendidikan itu, kata Kasiyarno, PP Muhammadiyah merasa terpanggil untuk mewujudkan perubahan tersebut .
 
Salah satunya dengan ikut mengajukan proposal Program Pengembangan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru Penggerak untuk mewujudkan perubahan pendidikan di Indonesia. Ia menambahkan, terlebih lagi mengingat rekam jejak persyarikatan Muhammadiyah terhadap bangsa ini telah dilakukan sejak 1918.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meliputi tidak hanya bidang kesehatan dan gerakan sosial keumatan, tapi juga bidang pendidikan. "Namun setelah mengikuti proses seleksi dalam Program Organisasi Penggerak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud dan mempertimbangkan beberapa hal, maka dengan ini Kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut," tegas Kasiyarno.
 
Baca juga:Bantuan Kemendikbud untuk Sampoerna dan Tanoto Foundation Dipertanyakan
 
Sejumlah pertimbangan yang disampaikan Kasiyarno adalah Muhammadiyah telah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Kasiyarno, Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka.
 
"Sehinggatidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," kata Kasiyarno.
 
Selain itu, menurut Kasiyarno, kriteria pemilihan ormas yang lolos dalam POP dinilai tidak jelas. PP Muhammadiyah meragukan cara kerja seleksi yang dilakukan Kemendikbud bersama SMERU Research Institute.
 
"Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," lanjut dia.
 
Meski menyatakan mundur dari program POP, namun Muhammadiyah tetap akan berkomitmen membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Pihaknya akan tetap memberikan pelatihan dan meningkatkan kompetensi guru, tanpa harus berada dalam POP.
 
"Pertimbangan tersebut menjadi dasar Kami, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud RI," pungkas Kasiyarno.

 

(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif