"Anak tidak sekolah ini mayoritas terutama pada kelompok usia 16-18 tahun," kata Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti di Jakarta, Senin 6 Juli 2026.
Kondisi tersebut dinilai tidak mungkin diselesaikan pemerintah sendiri. Karena itu, Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB).
"Gerakan ini sebagai wadah kolaborasi yang mengajak dunia usaha, filantropi, organisasi masyarakat, komunitas, hingga individu ikut berkontribusi memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan nasional," terangnya.
Suharti mengatakan pendidikan bermutu merupakan hak seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, besarnya sistem pendidikan Indonesia membuat tantangan yang dihadapi juga tidak kecil.
Di bawah koordinasi Kemendikdasmen saja terdapat sekitar 447 ribu satuan pendidikan yang melayani lebih dari 53 juta peserta didik. Jalannya satuan pendidikan didukung sekitar 3,8 juta guru dan tenaga kependidikan.
| Baca juga:
|
"Faktanya, dengan apa yang sudah dilakukan, data terakhir menunjukkan masih ada 2,9 juta anak yang tidak sekolah. terutama di jenjang menengah setelah lulus SMP," kata Suharti.
Menurut dia, sebagian besar anak tidak sekolah berasal dari keluarga kurang mampu maupun kelompok penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerataan akses pendidikan masih menjadi persoalan serius.
Tak hanya akses, kualitas pembelajaran juga masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, capaian Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD.
Hasil Asesmen Nasional juga menunjukkan baru sekitar dua pertiga peserta didik Indonesia yang telah memenuhi kompetensi minimum literasi dan numerasi. "Ini tugas besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saja. Peningkatan kualitas menjadi prioritas utama," ujarnya.
Melihat besarnya tantangan tersebut, Kemendikdasmen memilih membuka ruang kolaborasi yang lebih luas melalui PSPB. Suharti mengungkapkan selama ini banyak pihak telah membantu pendidikan Indonesia, mulai dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), lembaga filantropi, organisasi masyarakat, hingga organisasi internasional.
"Kontribusi yang sudah diberikan pada pendidikan sebenarnya sudah sangat banyak, namun berjalan secara tersebar, berjalan masing-masing, bahkan banyak yang langsung ke satuan pendidikan. Dukungannya belum selalu bertemu dengan kebutuhan prioritas nasional," jelasnya.
Melalui PSPB, Kemendikdasmen akan menyediakan data kebutuhan pendidikan secara lebih terbuka. Sehingga para mitra dapat mengetahui sekolah, guru, maupun peserta didik yang membutuhkan bantuan.
Pada tahap awal, PSPB akan difokuskan pada sejumlah kebutuhan mendesak di sektor pendidikan. Prioritas tersebut meliputi digitalisasi pembelajaran, penyediaan bahan ajar digital, pelatihan guru, revitalisasi sekolah, pemberian beasiswa bagi peserta didik dan guru, hingga penanganan anak tidak sekolah.
Suharti mengatakan daftar prioritas tersebut masih akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan pendidikan nasional. Termasuk juga melihat minat para mitra yang ingin berkontribusi.
"Kita ingin mengubah paradigma kolaborasi yang sebelumnya terfragmentasi menjadi lebih terhubung, transparan, tepat sasaran, dan berdampak," katanya.
Ia menegaskan Kemendikdasmen tidak mengelola dana bantuan dari para mitra. Peran kementerian hanya sebagai fasilitator yang mempertemukan pemberi bantuan dengan penerima manfaat.
"Kemendikdasmen tidak mengumpulkan uang maupun sumber dana. Kami menjadi jembatan antara mitra kontributor dengan penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
| Baca juga: SIBI x SLiMS: Ribuan Buku Digital Gratis Kini Antiribet Diakses |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
