Perlu Perbaikan Pada Pasal Bermasalah

FSGI Beri 4 Rekomendasi Evaluasi PPDB 2018

Intan Yunelia 10 Juli 2018 14:21 WIB
PPDB 2018
FSGI Beri 4 Rekomendasi Evaluasi PPDB 2018
Seorang siswa melintas di depan papan pengumuman PPDB Online. ANT/Maulana Surya.
Jakarta: Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 di sejumlah daerah tak berjalan mulus. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan 4 rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai bahan mengevaluasi pelaksanaan PPDB 2018.

Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan, perlu adanya perbaikan pada pasal 19 ayat 1-3 dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB 2018. Pasal ini mengatur tentang kewajiban sekolah menerima 20 persen siswa miskin. Namun, aturan ini justru menimbulkan kerancuan dan rawan disalahgunakan.


"Aturan harus dibuat tegas, agar tidak menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam alih jenjang baik dari SMP ke SMAN / SMKN dalam bentuk PPDB jalur SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)," kata Heru dalam keterangan tertulisnya kepada Medcom.id, Selasa 10 Juli 2018.

Namun, revisi dan perbaikan pasal tersebut tak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. FSGI menyarankan Mendikbud membuat surat edaran untuk menjelaskan pasal-pasal bermasalah tersebut.

"Surat Edaran Mendikbud untuk menjelaskan pasal-pasal bermasalah tersebut secara gamblang," jelasnya.

Baca: Empat Kelemahan Permendikbud Picu Masalah di PPDB

Kedua, perlunya penegasan pada pasal 16 ayat 2 dalam persoalan migrasi kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) dalam satu Kepala Keluarga (KK) paling lambat di lakukan 6 bulan sebelum masa pendaftaran PPDB dibuka. Harus ada penegasan, bahwa kepindahan domisili peserta karena mutasi dinas orang tuanya atau kerja atau pindah pemukiman.

Bukan hanya karena semata-mata ingin mendaftar PPDB.  "Sehingga secara administrasi kependudukan tetap berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi keluarga tersebut," ujar Heru.

FSGI juga merekomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Kemendikbud bersama Dinas Pendidikan terkait untuk memetakan kembali aturan zonasi secara cermat hingga tingkat kelurahan/desa. Serta meningkatkan sarana pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah di tiap kecamatan untuk alih jenjang, agar terjadi pemerataan pendidikan.

"Meningkatkan anggaran pendidikan untuk kemajuan pendidikan dasar dan menengah sehingga problem pendidikan selama ini bisa berangsur-angsur mengalami peningkatan secara kualitatif dan berkeadilan," jelas Heru.

Terakhir, Heru menghimbau kepada para orangtua dan pengurus RT/RW agar bersikap dan bertindak jujur untuk mendapatkan/mengeluarkan SKTM.

Kasus meningkatnya pembuatan SKTM oleh oknum orangtua yang ternyata dari keluarga mampu demi bersekolah di sekolah favorit tertentu sangat merugikan siswa lain.  "Sangat merugikan bagi siswa-siswa lain yang secara nilai sangat memungkinkan untuk diterima di sekolah tersebut," pungkasnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id