Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah
Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah

Pembatalan PPN Jasa Pendidikan Diharapkan Bantu Pulihkan Dampak Pandemi

Pendidikan pendidikan Sekolah Kualitas Pendidikan pandemi covid-19
Citra Larasati • 06 Oktober 2021 12:52
Jakarta:  Pembatalan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan perlu diapresiasi sebagai langkah produktif dalam memulihkan dampak pandemi covid-19. Dunia Pendidikan kembali bersemangat setelah adanya pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di wilayah yang tergolong aman.
 
Pelaksanaan PTM Terbatas harus terus didukung oleh kebijakan yang responsif terhadap keadaan.  “Di tengah-tengah persoalan akses maupun mutu pendidikan yang tidak merata, peningkatan drop out dan penurunan kemampuan belajar, pengenaan PPN Jasa Pendidikan ini akan semakin mempersempit akses kepada pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin,” ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza, Rabu, 6 Oktober 2021.
 
Ia menambahkan, dampak pandemi pada sektor pendidikan seharusnya bisa menjadi pertimbangan sebelum pengenaan PPN ini benar-benar diberlakukan.  Banyak sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta berbiaya rendah, sudah sulit untuk bertahan di tengah pandemi yang berkepanjangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satunya karena sekolah maupun gurunya sangat tergantung kepada pendapatan orang tua peserta didik yang kini banyak terganggu dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Pengenaan PPN, lanjutnya, akan sangat berdampak kepada sekolah-sekolah seperti ini,
 
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021 memperlihatkan ada 19,10 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.  Sebanyak 1,62 juta penduduk di antaranya menganggur akibat covid-19 dan sebanyak 1,11 juta orang tidak bekerja karena pandemi. 
 
“Belum lagi mempertimbangkan dampak dari learning loss akibat pandemi pada peserta didik,” imbuh Nadia.
 
Baca juga:  Unand Gelar PTM Terbatas Mulai 1 November 2021, Ini Ketentuannya
 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang tengah dipersiapkan DPR RI dan Pemerintah, salah satu poinnya adalah pengenaan PPN pada instansi pendidikan sebesar 12 persen.  

 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif