Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Gino Hadi.
Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Gino Hadi.

Rotasi Guru Ke Daerah 3T Perlu Kajian Persiapan Matang

Pendidikan Sistem Zonasi Redistribusi Guru
Intan Yunelia • 20 Juni 2019 14:39
Jakarta: Pemerintah saat ini tengah menggodok aturan mengenai rotasi guru di dalam zona dan rotasi guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dalam bentuk Peraturan Presiden. Niat baik ini perlu diapresiasi, namun kebijakan tersebut harus dikaji dan dipersiapkan secara matang.
 
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengatakan, ada dugaan kebijakan ini dilakukan karena program Guru Garis Depan (GGD) dianggap kurang berhasil. Karena ketika mereka sudah mengajar di sana dalam waktu beberapa bulan saja sudah ingin kembali ke kota asal, karena kondisi tempat tinggal yang tidak penuh keberdayaan.
 
“Dengan kondisi seperti itu, maka FSGI memberi masukan kepada pemerintah, agar jangan sampai nanti di dalam membuat Perpres yang tatanannya cukup tinggi itu kemudian kebijakan publik ini nanti nasibnya akan sama dengan GGD yang artinya mengulang pada kesalahan yang sama,” ujar Heru di Jakarta, Kamis 20 Jui 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Rotasi Guru ke Daerah 3T Perlu Perencanaan Komprehensif
 
Ia melanjutkan, rotasi guru PNS ke daerah 3T bukanlah hal biasa bagi ASN, meskipun didasarkan pada prinsip zonasi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah daerah bisa menempatkan guru berkualitas di daerah 3T dengan segera sebagai tenaga fungsional.
 
“Pemindahan ini tentu tidak bisa disamakan penempatan pasukan tantara di daerah perbatasan. Ada banyak hal perlu dan penting dipertimbangkan serta dipersiapkan dengan matang dan butuh ujicoba tidak bisa terburu-buru,” jelasnya.
 
Baca:Kebijakan Zonasi Didorong Punya Perpres
 
Memang dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan, bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menempatkan guru sesuai kehendak dan kebutuhan. Akan tetapi aturan dalam ketentuan tersebut sejatinya harus mempertimbangkan faktor lain, seperti faktor kebutuhan manusia dan faktor kemanfaatan.
 
“Artinya, hukum yang diterapkan tidak semata-mata aturan yang kaku, tetapi ketentuan yang juga mempertimbangkan pemanfaatan bagi orang banyak dan bagi orang yang menjalankan aturan tersebut, dalam hal ini guru PNS yang akan ditempatkan di wilayah 3T,” pungkasnya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif