Kondisi awan di langit Ibu Kota dilihat dari sebuah lahan kosong di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, MI/Rommy Pujianto.
Kondisi awan di langit Ibu Kota dilihat dari sebuah lahan kosong di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, MI/Rommy Pujianto.

Dampak Pemindahan Ibu Kota pada Pendidikan Tinggi

Pendidikan pemindahan ibukota
Citra Larasati • 06 Mei 2019 14:50
Jakarta: Wacana pemindahan ibu kota juga dipastikan akan berdampak pada dinamika pendidikan tinggi di Indonesia. Persoalan daya tampung perguruan tinggi di ibu kota baru salah satunya, harus direncanakan dengan matang seiring dengan makin seriusnya pembahasan wacana pemindahan ibu kota.
 
Pengamat Pendidikan dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Edy Suandi Hamid mengatakan, dampak pemindahan ibu kota pada dunia pendidikan tidak akan terlalu serius. Hanya saja pada masa transisi layanan bisa terganggu, karena akan banyak pegawai dan keluarga pegawai yang harus pindah ke ibu kota baru.
 
Persoalan daya tampung pendidikan tinggi di ibu kota baru, diyakini Edy akan menjadi salah satu persoalan yang harus diperhatikan di bidang pendidikan tinggi. Apalagi berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, posisi kampus-kampus atau perguruan tinggi yang sudah ada di Jakarta akan tetap berada di Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tohsekolah, dosen, perguruan tinggi tetap di lokasi masing-masing. Tidak lantas pindah, tidak harus juga buka cabang di ibu kota baru," kata Edysaat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Senin 6 Mei 2019.
 
Justru menurutnya, di lokasi ibu kota yang baru, lembaga pendidikan harus menyiapkan diri agar dapat menampung warga yang pindah. "Kita lihat pengalaman empirik negara lain, perguruan tinggi tidak harus buka cabang baru. Bisa saja perguruan tinggi di sana akan cepat maju, atau bahkan perguruan tinggi baru akan lahir," ungkap mantan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) ini.
 
Menurut Edy, jika memang disiapkan dengan matang, maka pemindahan ibu kota ini dapat berjalan tanpa masalah berarti. "Yang pindah kan hanya aktivitas pemerintahannya, sebagai pusat ekonomi saya kira Jakarta akan tetap seperti sekarang, penduduk hanya berkurang sedikit," kata Edy.
 
Baca:Pemindahan Ibu Kota Positif untuk Pemerataan Pendidikan
 
Sebab masyarakat akan dituntut datang ke ibu kota baru hanya jika ada urusan yang mewajibkan kehadiran secara fisik saja. "Layanan-layanan terkait pendidikan mungkin membuat orang harus ke kementerian misalnya," ujar mantan ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini.
 
Meski begitu, di era serba digital seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin kehadiran fisik juga dapat dikurangi dengan memanfaatkan teknologi. "Jadi kepindahan harus dibarengi juga dengan lebih intensif penggunaan layanan berbasis IT. Sehingga di manapun ibu kota berada tidak akan masalah," tegas mantan rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.
 
Ide pemindahan ibu kota ini, menurut Edy, sebenarnya bukan wacana baru. Wacana ini sudah bergulir sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. "Sudah lama, sejak zaman Bung Karno. Saya kira logis pemindahan ibu kota ini dalam konteks untuk pemerintahan," jelasnya.
 
Namun menurutnya, jangan bermimpi Jakarta akan mendadak lengang. Sebab sudah terpola selama ini, Jakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi. Tengok saja New York, tetap terbesar di Amerika Serikat, dan DC (Washington DC) sebagai ibu kota tetap tak terlalu ramai. "Apalagi Australia, Sydney gemerlap, Canberra sepi nyenyet (sangat sepi)," kata Edy.
 
Kemudian juga Karachi, tetap semerawut walau ibu kota Pakistan sudah lama dipindah ke Islamabad. Atau yang mutakhir Kuala Lumpur, tetap tak banyak berubah walau pusat pemerintahan sudah dipindah ke Putra Jaya.
 
"Jadi jangan berpikir pindahnya ibu kota lantas mengubah lokasi baru akan seperti Jakarta, dan Jakarta menyepi," ungkap Edy.
 
Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai rencana pemindahan Ibu Kota. Presiden ingin, rencana pemindahan Ibu Kota dikerjakan dengan serius.
 
Menurut dia, rencana pemindahan Ibu Kota ini juga harus bisa menjawab sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis.
 
Sebab, beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Jokowi lantas mencontohkan sejumlah negara yang sudah memindahkan Ibu Kota seperti Korea Selatan, Brazil, dan Kazakhstan.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif