Salah satu fokus utama adalah penyusunan regulasi terkait mekanisme pendanaan kreatif bagi PTNBH, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (4) PP No. 26 Tahun 2015. Dengan hadirnya regulasi ini diharapkan PTNBH dapat semakin berkembang dan memiliki lebih banyak opsi pendanaan yang fleksibel serta berdaya saing.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang menyampaikan optimismenya, regulasi ini akan membuka peluang bagi PTNBH untuk semakin maju dan berdaya saing. “Kita memiliki dua target utama untuk PTNBH. Pertama, PTNBH harus bertumbuh dan berkembang sebagai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan pendidikan. Kedua, PTNBH harus berdampak, menjadi agen pembangunan yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Saatnya kita mewujudkannya,” jelas Togar dalam siaran persnya, dikutip Minggu, 23 Maret 2025.
Ia juga menekankan, regulasi ini akan dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
| Baca juga: Kampus Indonesia Masuk Peringkat Dunia, Beasiswa S3 di Dalam Negeri Berpotensi Ditambah |
Pada bagian yang sama Dirjen Dikti, Khairul Munadi menegaskan, transformasi kelembagaan perguruan tinggi adalah peluang besar untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan. Menurut Khairul, PTNBH merupakan sebuah keniscayaan agar perguruan tinggi dapat mencapai keunggulan yang dibutuhkan untuk terus maju.
"Oleh karena itu kami menghadirkan berbagai instrumen yang diperlukan guna memperkuat dan mengakselerasi kemajuan tersebut. Dengan langkah ini, kami yakin keunggulan yang dimiliki akan semakin berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar,” ungkap Khairul.
Sementara itu Rektor UNPAD, Arief S. Kartasasmita, menyatakan fleksibilitas dalam mengelola pendanaan merupakan keunggulan PTNBH yang harus dimanfaatkan secara optimal. “Sebagai PTNBH, kita memiliki kebebasan dalam memilih skema pendanaan yang paling sesuai dengan kondisi dan strategi masing-masing institusi. Regulasi yang tengah disusun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk bersama-sama merancang kebijakan yang optimal,” ujar Arief.
Lebih lanjut ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintassektor dalam memastikan efektivitas regulasi yang akan diterapkan. “Kita dapat belajar dari pengalaman Kementerian Agama dalam praktik pinjaman, namun pendekatan tersebut perlu kita adaptasi sesuai dengan kebutuhan PTNBH di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Kemdiktisaintek akan mengusahakan penyusunan Peraturan Menteri yang mengatur mekanisme pinjaman bagi PTNBH. Diskusi lanjutan akan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, sektor swasta dan sebagainya, guna memastikan regulasi ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal.
“Kita perlu melibatkan lebih banyak pihak, termasuk PTNBH, pemerintah, dan swasta, untuk melihat lebih luas dan menghasilkan regulasi yang komprehensif. Kami juga berharap instrumen regulasi ini dapat segera dihasilkan dan semakin memperkuat keunggulan perguruan tinggi kita. Dengan demikian, PTNBH tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” tutup Dirjen Khairul.
Diskusi ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun ekosistem pendanaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan bagi PTNBH di Indonesia. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor terkait, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mempercepat kemajuan pendidikan tinggi di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
