"Kita usulkan ke Bu Menkeu agar nanti mereka bisa mendapatkan gaji minimum UMR di masing-masing daerah," kata Muhadjir usai pertemuan dengan Menkeu di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 23 Januari 2019.
Saat ini Muhadjir menyebut ada sekitar 700ribu guru honorer di seluruh Indonesia. Namun akan ada pengangakatan status guru honorer melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
?Namun tidak semua guru honorer memenuhi syarat untuk mengikuti kedua seleksi tersebut. Guru-guru ini lah yang diusulkan menerima gaji minimal setara UMR tersebut.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan, anggaran tersebut akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema penyalurannya dilakukan melalui dana alokasi umum (DAU) sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Saya sebagai Mendikbud meminta supaya itu masuk dalam anggaran APBN, (melalui) DAU, tidak dibebankan kepada APBD. Karena kalau dibebankan ke APBD kita tidak bisa memaksa daerah alokasikan itu," jelas dia.
Baca: Mendikbud dan Menkeu Soroti Dana Transfer Daerah
Lebih lanjut, dirinya menilai, skema DAU akan lebih mudah dikontrol oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, Sri Mulyani meminta jajarannya berkoordinasi dengan pihak Kemendikbud agar penggunaan anggarannya bisa tepat sasaran.
"Agar dipetakan lebih rinci supaya bisa dipastikan ada ketersediaan dana dan ada orangnya. Karena itu Kemendikbud sedang melakukan sensus terhadap guru honorer. Untuk memastikan dia melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
