Menristekdikti, Mohamad Nasir, Kemenristekdikti/Humas.
Menristekdikti, Mohamad Nasir, Kemenristekdikti/Humas.

Nasir Cabut Permenristekdikti Uji Kompetensi Nakes

Pendidikan Pendidikan Tinggi
Antara • 21 Maret 2019 20:58
Jakarta: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan akan mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan (nakes). Peraturan tersebut menuai protes dariHimpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes), karena telah membuat nasib 357.028 lulusan perguruan tinggi kesehatan terkatung-katung.
 
Sebanyak 357.028 lulusan perguruan tinggi kesehatan resah, karena tidak punya sertifikat kompetensi untuk mencari pekerjaan yang sesuai pendidikannya. Untuk itu HPTKes mencoba melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR beberapa hari lalu, untuk menyuarakan persoalan ini.
 
Suara HPTKes ini rupanya mendapat respons positif dari Menristekdikri, Mohamad Nasir. Ia langsung mencabut Permenristekdikti tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Benar, kami sudah mencabut Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 sejak 19 Maret 2019 lalu," kata Nasir di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.
 
Meski dicabut, namun Nasir akan melakukan kajian akademik untuk mencartimodel uji kompetensi lain pengganti yang sebelumnya. Menurut Nasir, sebuah tes kompetensi seharusnya tak hanya menguji pengetahuan mahasiswa, namun juga keterampilan dan bidang lainnya sebagai nakes.
 
"Belum tahu seperti apa bentuknya. Nanti ada penjelasan jika sudah pasti," tegas Nasir.
 
Baca:HPTKES Minta Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan Dievaluasi
 
Menanggapi pencabutan Permenristekdikti tersebut,Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes) Gunarmi Solikhin mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan mulai dari perguruan tinggi yang tergabung dalam HPTKes, organisasi profesi, Kemenristekdikti, asosiasi hingga Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
 
"Memang benar, Pak Menteri menyatakan akan mencabut Permenristekdikti, karena memang uji kompetensi sekarang melanggar Undang-undang," kata Gunarmi seperti dikutip dari Antara.
 
Dia mengatakan pihaknya tidak akan membiarkan terjadinya kevakuman uji kompetensi, karena uji kompetensi itu harus dilakukan. Baik dalam bentuk ujian kelulusan atau metode lainnya.
 
Namun yang membedakan adalah panitianya serta bukan menggunakan panitia nasional lagi. Gunarmi juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Menristekdikti untuk mencabut Permenristekdikti, hanya memberi pengertian bahwa uji kompetensi itu melanggar UU.
 
"Mudahan dengan kebijakan menteri ini, kami akan membawa perguruan tinggi kesehatan ke arah yang benar karena kami ingin menjaga mutu lulusan kami," harap dia.
 
Sebelumnya, HPTKes meminta agar uji kompetensi mahasiswa kesehatan perlu dievaluasi ulang, karena hanya menguji pengetahuan bukan kemampuan mahasiswa itu. Idealnya uji kompetensi mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
 
Uji kompetensi, kata dia, seharusnya di tempat kerja dan dengan pasien langsung. Akibat sulitnya uji kompetensi tersebut, setidaknya sebanyak 357.028 lulusan kesehatan yang tidak lulus, sehingga tidak bisa mencari kerja ataupun buka praktik sendiri.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif