Belum maksimalnya kepatuhan BP terhadap keterbukaan informasi publik yang wajib dilaksanakan sejak 2010 itu tampak jelas terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020.
Narayana memaparkan, hasil monev keterbukaan BP, dari 348 BP yang di-monitoring sepanjang tahun 2020, terdapat 60 badan publik informatif atau 17, 24 persen. Sebanyak 34 badan publik atau 9,77 persen menuju informatif, 61 badan publik atau 17,53 persen cukup informatif, 47 badan publik atau 13,51 persen kurang informatif, dan 146 badan publik atau 41,95 persen tidak informatif.
Narayana juga menyampaikan, bahwa setiap kategori untuk monitoring dan evaluasi diberikan skor. Untuk skor Informatif bernilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9, sedangkan Cukup Informatif 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (0-39,9).
Sayangnya, masih ada BP bernilai di bawah 10 bahkan 0. “Melihat persentase tersebut yang harus digarisbawahi bahwa Keterbukan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari yang diamanatkan undang-undang. Karena masih banyak badan publik yang belum melaksanakan KIP sesuai prosedur dan aturan," ucapnya.
Oleh karena itu, menurut Narayana, menyikapi kondisi tersebut menjadi pekerjaan bersama banyak pihak. Menurutnya, diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan Keterbukaan Informasi Publik sebagai suatu budaya bersama agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, efektif dan efisien.
Sekretaris Rektor UGM. Gugup Kismono mengatakan, penghargaan ini sebagai apresiasi atas kerja keras UGM selama ini dalam melaksanakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terutama melalui inovasi dan kolaborasi.
Inovasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan layanan. “Tidak hanya kepada kelompok masyarakat yang secara konvensional kita layani tetapi juga kepada segmen-segmen masyarakat yang relatif kurang mendapatkan perhatian serius, misalnya kelompok difabel," kata PPID Utama UGM ini.
Kolaborasi dibangun dengan menggandeng elemen-elemen kampus, seperti mahasiswa, unit pengabdian kepada masyarakat, unit penelitian, dan mitra-mitra UGM, seperti Perguruan Tinggi lain, pemerintah desa, kelurahan, kecamatan dan lain-lain.
Menurut Gugup, peringkat informatif dengan nilai tertinggi bukan menjadi tujuan akhir, tetapi Keterbukaan Informasi Publik tetap sebagai sebuah proses yang bersifat dinamis. Ruang-ruang perbaikan masih harus terus ditemukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
“Inilah bentuk tanggung jawab atas capaian prestasi ini. Supervisi dari Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Daerah atau Lembaga lain yang memiliki pengalaman lebih Panjang masih tetap diperlukan," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
