Kemendikbud juga meminta dan terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.
Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin. Ia berharap praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan tidak terjadi lagi.
"Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan," tutur Wikan.
Baca: Kepala SMKN 2 Padang Angkat Bicara Soal Siswi Non-Muslim Wajib Jilbab
Dugaan intoleransi di SMKN 2 Padang menjadi sorotan. Sebab, ada aturan kewajiban memaki jilbab untuk siswinya dan disebut berlaku juga untuk nonmuslim.
Video adu argumen ayah seorang siswi yang diwajibkan memakai jilbab sempat viral di media sosial. Ayah siswi tersebut menjelaskan jika keluarganya adalah nonmuslim. Dia pun mempertanyakan alasan aturan itu yang diwajibkan kepada anaknya.
Kelapa Sekolah SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, Rusmadi, angkat bicara soal peraturan siswi non-muslim wajib memakai jilbab. Ia menyampaikan permohonan maaf karena kesalahan penerapan kebijakan tersebut.
"Saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dari bidang kesiswaan dan bimbingan konseling dalam penerapan kebijakan berseragam di sekolah," kata Rusmadi pada jumpa pers, Jumat 22 Januari 2021 malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
