Menristekdikti, Mohamad Nasir, Kemenristekdikti/Humas.
Menristekdikti, Mohamad Nasir, Kemenristekdikti/Humas.

Regulasi Rekrutmen Rektor Asing Disiapkan

Pendidikan Pendidikan Tinggi Rektor Asing
Citra Larasati • 22 Juli 2019 11:16
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir agar menyiapkan instrumen regulasi untuk mempermulus wacana rekrutmen rektor dan dosen asing di perguruan tinggi Indonesia.
 
Respons serius presiden yang ingin merekrut rektor dan dosen asing, kata Nasir, ditunjukkan dengan menginstruksikan Nasir untuk menyiapkan segala hal terkait instrumen regulasinya. "Ada beberapa regulasi yang akan kami perbaiki, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti). Terutama yang terkait dengan tata cara pemilihan rektor di PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Hukum) untuk mendatangkan rektor dari luar negeri," kata Nasir kepada Medcom.id, di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2019.
 
Sebab, kata Nasir, mengundang rektor asing ini belum akan diterapkan secara masif. Untuk uji coba rencananya hanya diterapkan di dua hingga lima PTN-BH terlebih dahulu. Sedangkan terkait pendanaan untuk membayar gaji, Nasir mengusulkan untuk didanai oleh pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya mengusulkan pakai dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), jangan pakai dana universitas. Mau saya begitu, kecuali kalau universitasnya diberikanbudgetyang cukup," ungkapnya.
 
Baca:Pemerintah Godok Wacana Rekrut Rektor dan Dosen Asing
 
Presiden memberi arahan, seiring dengan bergesernya fokus pembangunan dari infrastruktur ke SDM maka harus disiapkan instrumen regulasi yang dapat mempermulus rencana rekrutmen rektor dan dosen asing tersebut.
 
"Khususnya PTN-BH diprioritaskan. Uji coba di PTN BH. Mungkin dua atau lima (PTN-BH). Kalau langsung semuanya anggaran terlalu tinggi. Tujuannya kita mau branding betul Indonesia dengan luar negeri," terang Nasir.
 
Dalam revisi regulasi tersebut, di antaranya mengubah syarat mendaftar bakal calon rektor dalam pemilihan rektor (pilrek) dari yang semula tertulis harus Warga Negara Indonesia (WNI), syarat Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan ada PTN yang mewajibkan calon rekor dari lingkungan internal kampus.
 
"Sebagian di PTN BLU (Badan Layanan Umum) sudah saya rombak (regulasinya). Tadinya BLU tidak boleh rekrut dari luar PTN-nya," ungkap Nasir.
 
Baca:Semua PTN-BH Ditargetkan Masuk 500 Besar Dunia
 
Perubahan regulasi itu akan disiapkan untuk aturan pilrek di PTN-BH yang selama ini belum menyentuh pada perguruan tinggi asing. "Saya akan usulkan perubahan PP (Peraturan Pemerintah), lalu permenristekdikti, 3-4 bulan ini urusan regulasinya selesai," ujarnya.
 
Diakui Nasir, sejumlah PTN-BH seperti UI saat ini tengah dalam proses pilrek. Sehingga kemungkinan, regulasi tersebut baru bisa diterapkan dalam pilrek berikutnya.
 
"Untuk UI enggak terkejar kalau sekarang," sebutnya.
 
Seperti diberitakan sebelumnya,Pemerintah akhirnya kembali mewacanakan mengundang akademisi luar negeri untuk menjadi rektor dan dosen di Indonesia. Wacana ini sempat muncul 2016 lalu, dan mendapatkan penolakan dari pihak perguruan tinggi dalam negeri.
 
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir bahkan mengaku wacana ini telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat kabinet pekan lalu tepatnya setelah presiden bertemu dengan rapper Rich Brian, wacana untuk mengundang akademisi luar negeri untuk menjadi rektor dan dosen di PTN ini kembali mencuat dengan respons yang lebih serius dari Presiden Joko Widodo.
 
"Saya ditanya, bagaimana wacana tersebut, kalau saya sangat setuju sekali," kata Nasir kepada Medcom.id, di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2019.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif