Sejumlah siswa dan orang tua murid mendaftar seleksi PPDB di SMAN 1 Jakarta. Foto: Antara/Galih Pradipta.
Sejumlah siswa dan orang tua murid mendaftar seleksi PPDB di SMAN 1 Jakarta. Foto: Antara/Galih Pradipta.

Mendikbud Diminta Lebih Gencar Menyosialisasikan Sistem Zonasi

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Arga sumantri • 24 Juni 2019 23:48
Jakarta: Komisi X DPR mendukung sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kendati, sistem zonasi banyak PPDB tahun ini banyak dikeluhkan masyarakat.
 
Anggota Komisi X Fraksi Golkar Popong Otje Djundjunan memahami maksud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerapkan sistem zonasi. Popong hanya meminta Mendikbud memberikan sosialisasi lebih gamblang kepada orang tua dan sekolah agar tak timbul protes berkepanjangan.
 
"Kita persiapkan dengan matang supaya maksud baik dari kita tidak menjadi bumerang kepada kita," kata Popong dalam rapat kerja dengan Mendikbud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Popong yakin kalangan akademisi memahami alasan penerapan sistem zonasi. Akar masalahnya dianggap dari persiapan yang kurang matang.
 
"Permasalahannya pengalaman bagi kita suka terlalu ujug-ujug, Jadi sebaiknya dipersiapkan dulu, disosialisasikan terlebih dahulu," ujarnya.
 
Anggota Komisi X lainnya, Putu Supadma Rudana menuturkan partainya mendukung sistem zonasi untuk menciptakan efisiensi sarana dan prasana dalam dunia pendidikan. Sistem zonasi dipercaya bisa lebih memberikan efisiensi waktu bagi siswa.
 
"Kita apresiasi sistem zonasi memang di daerah banyak terjadi kemacetan, sekolahnya jauh dan justru akan memberikan efisiensi dan lainnya," ujarnya.
 
Baca juga: Sistem Zonasi Dianggap Membawa Dampak Buruk
 
Wasekjen Demokrat itu malah menyoroti pagu indikatif Kemendikbud yang terus menurun setiap tahun. Pagu indikatif Kemendikbud pada 2018 sebanyak Rp40 trilin, lalu 2019 turun menjadi Rp35 triliun. Angka pagu indikatif untuk Kemendikbud pada 2020 juga kembali turun menjadi Rp34 triliun.
 
"Terus terang semangat, konsep Presiden (Joko Widodo) membangun sumber daya manusia, tapi tak tercermin dari anggaran," ucap Supadma.
 
Merespons itu, Muhadjir mengaku penerapan zonasi akan terus diperbaiki dan dievaluasi. Ia meminta agar komisi X memberikan waktu untuk memaksimalkan sistem.
 
"Harus selalu ada perbaikan dari waktu ke waktu. Saya kira tidak instan dan serta merta langsung bagus. Jadi bukan bagus dulu baru zonasi. Justru pendidikan jadi bagus dari zonasi," kata Muhadjir.
 

(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif