Selian itu, wisuda pada jenjang PAUD hingga SNA dinilai tidak memiliki hubungan yang menggambarkan capaian kompetensi peserta didik. Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan tidak ada dasar regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan wisuda kelulusan siswa.
"Sehingga kegiatan tersebut hanya atas arahan pihak satuan pendidikan. Kegiatan wisuda kelulusan sebagian besar tidak ditangani pihak satuan pendidikan secara langsung, akan tetapi dikelolah oleh komite. Namun pembiayaan, teknis acara, dan siapa yang terlibat atas arahan satuan pendidikan," kata Komisioner KPAI, Klaster Pendidikan, Waktu Luang, dan Budaya, Aris Adi Leksono, dalam keterangannya, Senin, 26 Juni 2023.
Selain itu, KPAI mendapati sebagian orang tua siswa tidak setuju diadakan wisuda karena beban biaya cukup besar. Orang tua menilai anggaran wisuda lebih bermanfaat untuk jenjang pendidikan berikutnya.
"Pun sebagian orang masih memiliki tanggung jawab memenuhi hak pendidikan anak berikutnya," papar dia.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebut penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Seperti non diskriminasi dan kepetingan terbaik bagi anak.
"Atas dasar itu, selebrasi kelulusan dengan wisuda siswa berpotensi menciptakan rasa diskriminasi, terutama bagi mereka yang kondisi ekonomi kurang mampu," ujar dia.
KPAI berpendapat kepentingan terbaik buat anak harus didahulukan. Biaya wisuda bisa dimanfaatkan untuk mendukung tumbuh kembang anak pada jenjang pendidikan berikutnya.
"Selain itu, biaya wisuda yang besar bisa dimanfaatkan untuk memberikan hak pendidikan bagi adik-adiknya," ujar Aris.
| Baca juga: Ramai Soal Wisuda di Jenjang PAUD hingga SMA, Ini Kata Kemendikbudristek |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
