Pengelolaan Cagar Budaya Harus Jadi Perhatian KKI
Cagar budaya Kota Tua dengan koleksi bangunan sisa penjajahan Belanda kini tampak lebih bersih dan rapi, MI/Atet Dwi Pramadia.
Jakarta:Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018 yang akan diselenggarakan Desember mendatang diharapkan mampu hasilkan langkah konkret dan berkelanjutan. Perhelatan lima tahun sekali ini mesti mampu memecahkan masalah pengelolaan cagar budaya.

"Di antara persoalan yang masih banyak ditemui di akar rumput yakni pengelolaan cagar budaya. Dari tahun ke tahun, pengelolaan cagar budaya belum berubah. Sementara KKI sudah memasuki usia 100 tahun. Program pemerintah sebenarnya cukup banyak namun belum fokus pada persoalan dasar. Sehingga, masih terlihat banyak kasus-kasus sama yang terus terjadi,” kata budayawan Fahmi Prihantoro saat diminta tanggapannya tentang perhelatan KKI 2018.


Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menyebut kasus perusakan cagar budaya masih terus terjadi. Di saat bersamaan, instansi pemerintah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Instansi terkait ekonomi dan tata ruang tidak sinkron dengan instansi kebudayaan.

"Sejatinya, cagar budaya tidak hanya berkaitan dengan kebudayaan, melainkan juga tata ruang, ekonomi, dan sosial. Selain itu, saya melihat Undang Undang Cagar Budaya belum berpihak pada masyarakat. Sehingga konflik masih terjadi," cetusnya seraya menambahkan peran pemerintah nampak belum optimal dalam menyelesaikan salah satu masalah kebudayaan tersebut.

Baca: Hindari Tumpang Tindih Pengelolaan Cagar Budaya

Untuk diketahui, pada 4-5 November 2018 Kemendikbud menggelar forum prakongres yang bertujuan memperkuat perumusan di tingkat kabupaten dan kota serta provinsi. Forum tersebut melibatkan berbagai pihak, pakar, narasumber, dan pemangku kepentingan kebudayaan.

"Kongresnya nanti berupa penetapan dari rumusan, bukan lagi membuka perdebatan, karena kita menganggap prosesnya sudah berlangsung dengan sangat ketat di tingkat daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, melalui tangan para ahli, melalui tangan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, untuk dapat ditetapkan saat kongres berlangsung," kata Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, pada acara pra-kongres tersebut di Jakarta.

Terpenting, lanjut Hilmar, pada KKI 2018 adalah rasa kepemilikan yang tinggi. Aspirasi dari daerah diberikan ruang untuk menjadi penyusun strategi kebudayaan. Selain itu, KKI kali ini tepat 100 tahun dari berlangsungnya Kongres Kebudayaan.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id