Kemendikbud dan Kementerian PUPR Siap Bersinergi

Hindari Tumpang Tindih Pengelolaan Cagar Budaya

Intan Yunelia 20 Oktober 2018 20:15 WIB
kebudayaan
Hindari Tumpang Tindih Pengelolaan Cagar Budaya
Gebyar 105 Tahun Purbakala "Merawat Kebhinnekaan Merawat Identitas" kerja sama antara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) siap bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Terkait pengelolaan bangunan cagar budaya, pasca terbitnya Permen PUPR nomor 1 tahun 2015. 

Meski kedua kementerian sama-sama memiliki kewenangan pengelolaan bangunan cagar budaya, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid yakin tak ada tumpang tindih dalam pengelolaan cagar budaya.  KemenPUPR yang lebih fokus kepada tata cara pengubahan bangunan, sedangkan Kemendikbud fokus pada informasi di dalam cagar budaya dan upaya pelestariannya.


“Kita intinya kerja sama. Kalau KemenPUPR cipta karya sudah familiar dengn aturan cagar budaya. Jadi hitungannya dia 'tukang rem',” kata Hilmar usai membuka Gebyar 105 Tahun Purbakala "Merawat Kebhinnekaan Merawat Identitas" kerja sama antara Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI), di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Sabtu, 20 Oktober 2018.

Baca: Profesi Penulis Tak Tergantikan Robot

Menurut Hilmar, meski Kemendikbud belum mengeluarkan aturan, setidaknya dengan Permen PUPR ini memberikan kepastian hukum.  Terutama tentang aturan pengelolaan bangunan cagar budaya yang kini di tangan masyarakat. 

“Agar ini tidak ada kebingungan di bawahannya, maka harus ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disusun bersama kepentingan pengembangan, aset bangunannya, dan juga kepentingan pelestarian cagar budayanya juga jalan,” ujar Hilmar.

Dia menuturkan sebaiknya ada pertemuan perwakilan kedua lembaga ini dalam mengatur SOP yang jelas dan beraturan. Agar tak bertabrakan aturan antara satu lembaga dengan lainnya.

“Ini baru ada kontak sama Cipta Karya (Dirjen Cipta Karya KemenPUPR) karena harus ada segera ketemuan dengan Dirjen Cipta Karya untuk memastikan.  Karena ini kan ada dua jurusan. Satu pakai UU bangunan, satu lagi pakai cagar budaya," tuturnya.




(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id