Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih punya waktu kurang lebih dua tahun sebelum UN benar-benar dihapus. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021.
"Maksimalkan (sosialiasi). Terutama untuk menyampaikan kepada para guru bagaimana metode mengajar yang baik untuk melatih skill-skill yang akan diujikan," ujar Hetifah di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Politikus Partai Golkar itu menyarankan Kemendikbud benar-benar belajar dari Tiongkok. Program for International Student Assessment (PISA)di Negeri Tirai Bambu dinilai menanjak jaug.
"Tiongkok berhasil mencapai posisi pertama dalam pencapaian PISA, padahal jumlah siswanya sangat besar. Patut dipelajari lebih dalam bagaimana mereka melakukannya," ucap dia.
Hetifah menegaskan mendukung keputusan Nadiem. UN, terang dia, tak sejalan dengan Kurikukum 2013 (K-13).
Ia memandang UN membuat siswa terlalu banyak menghafal. Padahal, Indonesia perlu mendidik anak-anak agar memiliki keterampilan khusus dan pendidikan karakter.
"Seperti kemampuan literasi (kemampuan bernalar menggunakan bahasa) dan numerasi (kemampuan bernalar menggunakan matematika)," kata Hetifah.
Ia menerangkan sistem penilaian melalui UN menyebabkan PISA Indonesia rendah. Penilaian akhir lewat UN keliru karena fokus dan penekanannya salah.
"Tolok ukur lain seperti sikap juga tidak masuk ke dalam asesmen," ujar Hetifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
