"BRIN ini harus dibentengi negara jangan partai politik," kata Mayling dalam diskusi daring Belenggu Riset dan Inovasi Oleh Negara, Jumat 16 April 2021.
Mayling mengku khawatir kepentingan politik malah akan mengendorkan semangat penelitian dan inovasi di Tanah Air. Jika BRIN tidak dilindungi negara, dia juga khawatir Sumber Daya Manusia (SDM) peneliti Indonesia akan sulit berkembang.
"Jadi banyak yang tidak bisa diharapkan. Tidak banyak akses pada penelitian yang bermutu," lanjutnya.
Dia berharap, nantinya BRIN dapat menjadi lebih baik walaupun terpisah dari Kemenristek. Dia berharap tak ada kepentingan politik yang ingin menguasai BRIN.
"Karena kita khawatir BRIN tidak sesuai tujuannya nanti. Kita tidak ingin dunia penelitian lebih merana," tutup dia.
Baca juga: Kemenristek Gabung Kemendikbud, Ruang Lingkup Penelitian Harus Jelas
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis, 8 April 2021. Salah satunya terkait penggabungan tugas antara dua kementerian.
"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati, a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 9 April 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
