“Ini anak-anak bukan memaksa diterima di sekolah negeri, tapi keadilan, enggak maksa,” kata Husein, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk 'PPDB Amburadul, Mas Menteri Please Muncul', Minggu, 5 Juli 2020.
Ia pun mengungkapkan, dampak ketidakadilan ini membuat anak menjadi stres. Husein menyebut dirinya banyak menerima curhatan orang tua terkait kondisi anak tersebut.
“Di handphone saya ini ratusan yang mengeluh anaknya sakit, halusinasi, anaknya bentur-benturin tembok, kabur,” ujarnya.
Baca juga: FSGI Minta Kemendikbud Pelototi Juknis PPDB
Untuk itu memang diperlukan kebijakan yang adil dan menurutnya kebijakan teranyar Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan PPDB Bina RW-nya sekalipun dirasa belum memenuhi rasa keadilan. Karena hanya 115 RW, padahal di Jakarta terdapat 2.700 RW.
“Itu hanya berapa persen, kecil sekali. Tidak adil buat anak-anak yang di RW-nya tidak ada sekolah,” kata Husein.
Kemudian menurutnya, kuota lima persen kursi yang disediakan untuk PPDB Bina RW dari total kursi di jenjang SMPN dan SMAN itu pun juga kurang adil. Ia mencontohkan untuk SMA Negeri sebanyak 28.000 kapasitas kursi, dengan kuota 5 persen hanya 1.400.
“Sedangkan dengan total dari perhitungan Kami, lebih dari 50 ribu lulusan SMP Negeri tidak bisa melanjutkan ke SMA Negeri. Itu enggak ada artinya,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
