"Kalau misalnya memang ada pelanggaran malaadministrasi dari SMA Taruna Madani, tentu akan ada rekomendasi yang dikeluarkan. Entah itu hanya sebatas penundaan penerimaan siswa Taruna Madani atau malah pembatalan SMA Taruna Madani," kata Galih kepada Medcom.id, Selasa, 25 Januari 2022.
Pihaknya merasa keberadaan SMAN Taruna Madani karena dinilai berpotensi menghilangkan hak pendidikan masyarakat Bangil bersama empat kecamatan lainnya. Sebab, SMAN 1 Bangil merupakan SMA Negeri satu-satunya yang menopang pendidikan hingga lima kecamatan di wilayah tersebut.
"Ini sekolah SMA negeri satu-satunya yang menopang lima kecamatan, biaya SMAN Taruna Madani relatif tinggi untuk masyarakat sekitar, sehingga tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang ingin sekolah di SMA Negeri yang terjangkau dan berkualitas," terangnya.
Ia menambahkan SMAN Taruna Madani tak menerapkan sistem PPDB berdasarkan acuan pemerintah melalui zonasi. Melainkan menggunakan sistem Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang berujung diskriminasi siswa reguler.
"Dialih fungsikan SMAN 1 Bangil menjadi SMAN Taruna Madani menyebabkan pengurangan hak untuk mendapatkan pendidikan di SMA Negeri atau reguler. Kuota yang sebelumnya ada 432 siswa reguler saja masih dirasa kurang. Apalagi kalau dengan sistem SMAN Taruna Madani ini maka masyarakat akan kekurangan sekolah dimana jumlah lulusan SMP di Bangil dan sekitarnya itu mencapai lima ribu siswa," ungkap dia.
Baca: Kasus Perubahan SMAN 1 Bangil, Alumni Bakal Mengadu ke Ombudsman
Pihaknya pun berencana akan mengadukan masalah ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Namun, kata dia, untuk saat ini Jaringan Alumni masih menunggu tanggapan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Jika nantinya surat kepada Guburnur tak berbalas, langkah ke Ombudsman akan ditempuh. Ia berharap ada penyelesaian yang baik untuk masalah ini.
"Harapannya ya semoga didapatkan penyelesaian yg terbaik, yg berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan para elit hanya demi suksesnya sebuah program yg sebagian masyarakat sendiri menganggap saat ini belum dibutuhka," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
