"FSGI dan KPAI mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian dan tindakan afirmatif kepada sekolah-sekolah swasta dan gurunya, di tengah masa krisis ini," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam konferensi video di Jakarta, Selasa, 28 April 2020.
Retno Listyarti menyampaikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan work from home, berimbas pada kondisi ekonomi banyak masyarakat. Belum lagi, banyak karyawan dirumahkan sehingga mengganggu ekonomi orang tua siswa.
Baca: Kanada Tak Mewajibkan Sekolah Gelar Belajar Daring
Akibatnya, mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan. Padahal, operasional sekolah swasta bergantung pada dana orang tua siswa, termasuk menggaji para guru.
Jika dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, kata Retno, nasib para guru sekolah swasta terancam. Sebab, yayasan kesulitan mengelola sekolah dan memberikan upah bagi guru.
"Sehingga gurunya terancam di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau minimal dipotong 50 persen upahnya," tegasnya.
Makanya, peran pemerintah menjadi penting guna mengantisipasi kondisi krisis di sekolah swasta yang berujung merugikan guru. Apalagi, lanjut Retno, guru seringkali tak masuk golongan masyarakat tidak mampu dan bisa jadi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Maka selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih atau insentif kepada sekolah swasta yang seperti ini. Tindakan afirmatif yang di luar dana BOS tentunya," terang Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
