"Salah satunya adalah pengembangan dan evaluasi keterlaksanaan standar sebagai jaminan hak pendidikan rakyat sulit diukur objektivitasnya dan akan merugikan layanan pendidikan," kata Doni kepada Medcom.id, Kamis, 2 September 2021.
Selain itu dengan bubarnya BSNP, tidak ada lagi badan mandiri yang menetapkan standar pendidikan. Dewan Pakar SNP dinilai sulit menjadi lembaga mandiri karena berada di bawah naungan Kemendikbudristek.
"Maka bisa jadi nanti pendekatan pengembangan guru menjadi tidak menyeluruh seperti sebagaimana dikembangkan BSNP," tuturnya.
Baca: Dewan Pakar SNP Diragukan, Fungsinya Tak Sama dengan BSNP
Doni mengatakan, telah terdapat bukti jika satu program tidak mengindahkan standar BSNP. Salah satunya, kata dia, adalah program Guru Penggerak.
"Program guru penggerak yang tidak menyentuh seluruh guru. Akibatnya, anak anak bapak ibu yang diajar oleh guru yang tidak perform akan mendapatkan layanan buruk. Masa depan anak dipertaruhkan," ujarnya.
Contoh lain, kata dia, hasil Ujian Nasional (UN) yang buruk terjadi karena pemerintah gagal memenuhi standar-standar yang ditetapkan BSNP. Seharusnya, menurut dia, pemerintah mengevaluasi kinerjanya, bukan membubarkan UN.
"Bukan menggantinya dengan Asesmen Nasional, atau seperti sekarang, malah membubarkan BSNP," tutur salah satu anggota BSNP ini.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
