"SUN merupakan gerakan di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi malnutrisi. Bisa kekurangan atau kelebihan gizi," ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko, di Hotel Aryaduta Jakarta, Selasa, 23 November 2021.
Dia mengatakan SUN memiliki jaringan dari dunia bisnis, PBB, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan donatur. Sehingga pengentasan stunting dapat dilakukan secara menyeluruh.
Dia menerangkan, jika Indonesia sudah tergabung dalam gerakan tersebut sejak 2011. Saat ini, SUN juga berfokus pada peniadaan kelaparan dan meningkatkan kualitas kesehatan.
Dia menyebut, setelah Indonesia bergabung dalam SUN, angka stunting di Indonesia mengalami penurunan. Pada 2013, angka stunting di Indonesia sebesar 37,8 persen dan menurun 27,67 persen pada tahun 2019.
"Ini kita komitmen untuk meningkatkan nutrisi di indonesia untuk memenuhi target 14 persen di tahun 2024. Setiap tahun harus laporkan progres," kata dia.
Baca: Pemerintah Diminta Perkuat Penelitian dan Inovasi Bioteknologi Kesehatan
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto, menilai, implementasi penanganan stunting atau gizi buruk harus diawasi. Hal ini untuk melengkapi penguatan di sektor regulasi dan pendanaan.
"Jadi kita harus mengubah orientasi stakeholder. Kita sudah ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan orientasinya," katanya.
Dia menekankan, pemenuhan gizi tidak hanya fokus pada balita. Menurutnya, pasangan yang hendak menikah, perempuan hamil, dan usia subur juga mesti memperhatikan penyebab maupun hadirnya potensi stunting.
"Jadi harus tepat sasarannya. Siapa yang disasar, caranya, orang yang menanganinya siapa. Di situ pentingnya pendamping baik dark pemerintah maupun perguruan tinggi," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
