Langkah ini didasari prinsip pendidikan bukan sekadar proses belajar mengajar di dalam kelas, melainkan juga menyangkut jaminan legalitas. Pemerintah berkomitmen penuh melindungi masa depan para peserta didik dari potensi masalah hukum di kemudian hari.
Sebelum keputusan final ini ditetapkan, Pemprov Jabar mengeklaim telah melakukan serangkaian komunikasi dan dialog intensif dengan pihak sekolah. Upaya ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar keberlanjutan pendidikan siswa tetap terjaga meski di tengah kendala administratif.
Evaluasi mendalam menunjukkan adanya kekurangan signifikan pada aspek legalitas, terutama terkait dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dokumen tersebut merupakan syarat krusial dalam pendirian sekolah.
Pihak yayasan diminta segera melengkapi kembali seluruh proses perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Masa Transisi dan Nasib Siswa
Melansir unggahan di akun Instagram @disdikjabar, dalam pertemuan yang diadakan pada 21 Januari 2026, ditegaskan kegiatan belajar mengajar tidak boleh terhenti total. Meskipun, sekolah sedang dalam masalah administratif.Pihak sekolah didorong segera memanfaatkan masa transisi ini dengan melengkapi seluruh persyaratan perizinan yang masih kurang. Selain itu, pemerintah memberikan jaminan proses pembelajaran peserta didik akan tetap berlangsung tanpa hambatan yang berarti bagi masa depan mereka.
Pemprov Jabar menyiapkan skema solusi jangka pendek berupa pengalihan sementara ke satuan pendidikan lain yang telah memiliki legalitas lengkap. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap siswa tetap mendapatkan hak pendidikan secara sah dan aman selama proses perbaikan izin sekolah asal berlangsung.
Prioritas Keamanan dan Legalitas
Pemprov Jabar menekankan seluruh kebijakan ini bermuara pada satu tujuan utama, yakni kepentingan terbaik bagi para siswa. Kepastian bahwa institusi tempat mereka bernaung adalah lembaga yang sah secara hukum akan memberikan rasa aman baik bagi wali murid maupun siswa itu sendiri.Pihaknya berharap seluruh penyelenggara pendidikan di Jawa Barat dapat lebih disiplin memenuhi standar legalitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini demi terciptanya ekosistem pendidikan berkualitas dan terlindungi secara hukum. (Talitha Islamey)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
