Ilustrasi. Foto: Antara/Okky Lukmansyah
Ilustrasi. Foto: Antara/Okky Lukmansyah

Sejumlah SMP di Sumut Tak Penuhi Daftar Periksa Protokol Kesehatan

Ilham Pratama Putra • 22 Agustus 2020 17:14
Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melakukan pemantauan pada SMP yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara. Dari 51 SMP yang dipantau, hanya ada 13 SMP atau 25 persen saja yang memenuhi daftar periksa protokol kesehatan.
 
"Ada 51 SMP baik negeri maupun swasta mulai belajar tatap muka sejak 18 Agustus 2020, kalau merujuk dari daftar periksa yg dilakukan, ini kan kewajiban, kami melihat dari 51 sekolah itu ternyata hanya 13 sekolah yg mengisi daftar periksa," kata Wasekjen FSGI Fahriza Tanjung, pada konferensi daring, Sabtu, 22 Agustus 2020.
 
Artinya, terdapat 37 SMP yang tidak memenuhi syarat pembukaan sekolah di tengah pandemi virus korona (covid-19) di Kabupaten Toba Samosir. "Ini patut kita pertanyakan kenapa sekolah yang tidak melakukan isian daftar periksa bisa buka sekolah," terangnya.

Untuk daftar periksa yang harus diisi, banyak pula ditemukan kekurangan. Dari sisi kesiapan toilet bersih, hanya ada 12 sekolah yang menyatakan siap.
 
Kemudian, dari kesiapan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, dari 51 SMP yang buka, hanya 12 yang menyatakan kesiapan sarana cuci tangan. Sementara terdapat satu sekolah yang tidak tersedia sama sekali dan 37 lainnya tidak mengisi.
 
Baca: FSGI Nilai Perlindungan Guru di Masa Pandemi Masih Minim
 
"Demikian juga dari ketersediaan desinfektan, dari 51 sekolah tersebut, hanya 9 yang menyatakan ketersediaan desinfektan. Ketersediaan thermo gun juga begitu, dari 13 sekolah yang mengisi daftar periksa hanya lima sekolah yang punya thermo gun, ini menjadi pertanyaan kenapa sekolah-sekolah yang tidak mengisi daftar isian bisa membuka sekolah," tegasnya.
 
Hal ini, bagi Fahriza merupakan bentuk ketidaksiapan pemerintah pusat dan daerah untuk mengawasi perizinan pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning. Padahal jika siap, klaster covid-19 di sekolah harusnya dapat dicegah.
 
"Ini salah satu contoh bentuk persiapan yang tidak dilakukan dengan matang dan tidak ada pengawasan pihak-pihak terkait dari Kemendikbud ataupun Pemda yang juga punya kewenangan untuk melalukan pengawasan sekolah ini, kita melihat pengawasan tersebut sangat lemah," pungkasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan