"Semoga pemerintah daerah harus menyadari sekolah swasta bukan bawahan mereka. Tapi sekolah swasta adalah mitra," kata Indra dalam Konferensi Video, Kamis 25 Juni 2020.
Sebagai mitra dalam memajukan anak bangsa, harusnya sekolah swasta diperlakukan sejajar dengan sekolah negeri. Kemitraan pemerintah dengan sekolah swasta dan negeri harus diperkuat.
"Jadi kita dukung dengan adanya konsep PPP (Public Private Partnership). Kemitraan antara pemerintah dan swasta dan negeri, sehingga kita harus mendorong investasi lebih besar di dunia pendidikan," terang dia.
Baca juga: Pengamat Soroti Kesenjangan Kualitas Sekolah Negeri dan Swasta
Lebih lanjut, Indra pun membeberkan beberapa hal yang membuat dirinya melihat swasta tak sejajar dengan negeri. Sekolah swasta kerap kali harus mengikuti aturan pemerintah daerah kepada sekolah negeri.
"Termasuk urusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), banyak swasta di daerah yang memberikan laporan dipaksa menerima anak miskin. Masa sekolah swasta dipaksa menerima anak miskin. Itu sudah keliru," jelas dia.
Baca juga: Anies: Sekolah Swasta dan Negeri Harusnya Kolaborasi
Begitu pula dengan pelaksanaan PPDB itu sendiri. Harusnya sekolah swasta memiliki waktu sendiri dalam menentukan PPDB. "Sekolah swasta harus 'hidup' (punya aturan) sendiri," tegasnya.
Kondisi ini pula yang menurut Indra pernah ia diskusikan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Menurut Indra, Nadiem sepakat jika pengelolaan sekolah swasta harus berdiri sendiri, karena sekolah swasta tidak berada dalam intervensi pemerintah.
"Kebetulan ini sudah saya bicarakan dengan beliau (Nadiem) dan beliau setuju dengan konsep ini," kata Indra dalam Konferensi Video, Kamis 25 Juni 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
