"Untuk PPDB tidak (dihapus). Jadi semua itu tetap konsepnya, akan tetap ada PPDB berbasis zonasi. Adapun di sana-sini tetap akan ada perbaikan. Misalkan ini kami sedang mempersiapkan rapat untuk persiapan 2024," terang Warsito kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Untuk persiapan PPDB Zonasi di tahun depan, kata Warsito, akan disiapkan sejak dini agar seluruh pelaku pendidikan dan pemerintah daerah paham betul regulasi turunan yang harus dibuat secara teknis. "Ini sangat penting agar tak ada kastanisasi pendidikan. Dulu ada sekolah favorit, sehingga, anaknya pun turunannya akan ada rasa paling hebat dengan satu dan yang lain," kata Warsito.
Padahal, kata Warsito, semangat pendidikan itu merata, baik secara kualitas maupun aksesnya. "Karena langkah ke depan itu penyiapan perencanaan jauh-jauh hari. Bahkan sosialisasi PPDB Zonasi itu dilakukan pada kelas terakhir satuan pendidikan di bawahnya. Kelas 1 SMP itu ke kelas 6 SD dan tingkat seterusnya. itu sudah akan kita lakukan sosialisasi dan kemudian PPDB terpadu," paparnya.
PPDB terpadu adalah bagaimana sekolah negeri dan swasta menjadi satu pengelolaan zonasi. "Dan ini udah diterapkan di zonasi. Sejatinya kan SMA itu sudah gratis, artinya pemerintah punya biaya untuk sekolah SMA. Sehingga, ketika negeri penuh, sekolah swasta didekatnya itu yang menerima limpahan dan dibiayai oleh pemerintah. itu akan kita dorong," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk menghapus PPDB Zonasi. Hal itu diungkapkan Kepala Negara usai menjajal Lintas Rel Terpadu (LRT), di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat.
"Dipertimbangkan (dihapus)," ujar Presiden Jokowi, Kamis, 10 Agustus 2023.
| Baca juga: PPDB Zonasi Mau Dihapus? Komisi X: Siapkan Dulu Penggantinya, Baru Bicara Penghapusan |
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
