JPPI Tagih Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Segera Tebus Ijazah yang Masih Ditahan Sekolah

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengungkapkan menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Barat belum bisa mengambil ijazah anaknya yang ditahan sekolah. Pihak sekolah, khususnya sekolah swasta, masih menahan ijazah karena uang tebusan yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kunjung cair. 
 
JPPI juga mendapat pengaduan dari sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat, seperti pimpinan pengelola lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren yang merasa dirugikan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang meminta sekolah harus menyerahkan ijazah ke peserta didik. Sementara itu, uang tebusan yang dijanjikan Dedi belum juga diterima pihak sekolah. 
 
Hingga kini, pihak sekolah swasta masih menahan ijazah peserta didik yang memiliki tunggakan biaya pendidikan. Ubaid menegaskan kewajiban pembiayaan pendidikan ada di tangan pemerintah. 

Dia menyebut sudah semestinya Gubernur Dedi segera menunaikan janjinya. Berdasarkan catatan JPPI, daya tampung SMA negeri dan SMK negeri di Jabar hanya 36 persen dari total kebutuhan. Artinya, mayoritas anak (64 persen) di Jawa Barat terpaksa masuk sekolah swasta. 
 
"Kehadiran dan peran sekolah swasta ini sangat penting, karena layanan pendidikan yang disediakan pemprov Jabar sangat minim sekali dibandingkan dengan kebutuhan. Jadi, uang tebusan ijaszah yang dijanjikan Gubernur harus segera ditunaikan supaya tidak ada pelanggaran hak anak atas pedidikan," kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Mei 2025. 
 
Ubaid menyebut bila Gubernur Dedi tidak segera menunaikan, maka pemerintah abai terhadap kewajiban konstitusional soal pembiayaan pendidikan. JPPI mengecam kelalaian dan berlarut-larutnya Gubernur Jawa Barat terkait permasalahan krusial penahanan ijazah siswa oleh sekolah-sekolah swasta akibat tunggakan biaya pendidikan. 
 
Dia mengatakan janji manis Gubernur untuk menanggung biaya tebusan ijazah terbukti hanya isapan jempol belaka, meninggalkan ribuan siswa terkatung-katung. "Jika dana tebusan ijazah tidak jadi dibayar ke sekolah swasta, maka tidak menutup kemungkinan ini bisa memicu bertambahnya angka putus sekolah besar-besaran di Jabar. Apalagi Jabar saat ini menggondol juara jumlah anak putus sekolah terbanyak di Indonesia," kata Ubaid.
 

Baca juga: Ada Pemutihan, Siswa Jakarta Bisa Ambil Ijazah Tertahan di Sekolah: Begini Caranya!

Ubaid menuturkan sudah cukup lama pihaknya menunggu realisasi janji Gubernur. Alih-alih tindakan nyata, yang disaksikan hanyalah retorika kosong dan pengabaian terhadap hak fundamental anak-anak Jawa Barat untuk mendapatkan pendidikan layak. 
 
Penahanan ijazah adalah bentuk kezaliman yang merampas masa depan generasi penerus bangsa. "Bagaimana mungkin seorang pemimpin daerah tega membiarkan hal ini terjadi berlarut-larut?" tanya Ubaid.
 
JPPI menolak segala bentuk alasan dan pembenaran atas keterlambatan ini. Gubernur Jawa Barat memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap warganya mendapatkan akses pendidikan tanpa terkecuali. Kegagalan dalam menuntaskan masalah ini bukan hanya mencoreng citra Gubernur, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat Jawa Barat.
 
"Kami tegaskan, Bapak Gubernur harus segera bertindak! Jangan biarkan sekolah-sekolah swasta yang telah berjasa mencerdaskan anak bangsa ini gulung tikar hanya karena janji palsu pemerintah daerah. Jangan biarkan pula ribuan siswa kehilangan kesempatan untuk meraih cita-cita mereka hanya karena selembar ijazah yang tertahan. Daya tampung sekolah negeri yang minim di Jawa Barat akan semakin memperparah krisis pendidikan jika sekolah swasta kolaps dan lulusan tidak memiliki ijazah untuk melanjutkan pendidikan," tegas Ubaid.
 
JPPI menuntut pertanggungjawaban penuh dari Gubernur Jawa Barat untuk segera:

1. Membayar tuntas seluruh biaya tebusan ijazah siswa di sekolah-sekolah swasta tanpa menunda-nunda lagi
2. Mengevaluasi dan mereformasi sistem pembiayaan pendidikan di Jabar supaya berpihak pada anak dan berkeadilan
3. Menerapkan kebijakan sekolah tanpa dipungut biaya bagi semua anak di Jabar, baik di sekolah negeri maupun swasta. 

Ubaid mengatakan semua pembiayaan, baik di negeri maupun swasta harus ditanggung oleh Pemerintah (pusat dan daerah) melalui implementasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD. Apabila tidak, kasus penahanan ijazah ini akan tambah menumpuk dan terus terulang serta Jabar akan terus dicap sebagai Provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Indonesia.
 
"Cukup sudah retorika. Rakyat Jawa Barat membutuhkan tindakan nyata dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jika Gubernur terus mengabaikan masalah ini, kami tidak akan tinggal diam dan akan mengerahkan segala upaya untuk menuntut keadilan bagi siswa dan sekolah swasta di Jawa Barat. Masa depan generasi muda Jawa Barat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan konten viral dan politik pencitraan!" tegas Ubaid.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id