Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani. Tangkapan layar.
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani. Tangkapan layar.

Sekolah Langgar Protokol Kesehatan, Izin Belajar Tatap Muka Wajib Dicabut

Ilham Pratama Putra • 23 November 2020 11:52
Jakarta: Sekolah diberikan izin untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021. Namun, sekolah harus menjalankan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
 
Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Evy Mulyani menyebut penerapan protokol kesehatan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri adalah harga mati. Bagi yang melanggar, Pemerintah Daerah (Pemda) harus berani mencabut izin PTM di sekolah tersebut.
 
"Apapun pelanggaran yang dilakukan, (misal tidak memenuhi) daftar periksa (sarana dan prasarana sanitasi dan kebersihan) yang ada di dalam SKB Empat Menteri, Pemda harus mencabut kembali izin pembelajaran tatap muka," kata Evy dalam diskusi daring Persiapan Buka Sekolah di Tengah Pandemi, Minggu, 22 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Izin belajar tatap muka juga harus dicabut saat ditemukan kasus positif covid-19 di dalam sekolah. Pemda diminta bertindak cepat.
 
"Dalam perjalanan ketika sudah diberikan izin ada kasus positif saat pembelajaran tatap muka, ini tugas Pemda untuk mencabut izin pembukaan atau pembelajaran tatap muka," jelas Evy.
 
Baca: Januari 2021, DKI Jakarta Izinkan Sekolah Tatap Muka
 
Selain itu, untuk pengawasan sekolah, pihaknya meminta Pemda untuk berkolaborasi dengan masyarakat. Pengaduan dapat disalurkan melalui kanal saluran pengaduan atas praktek PTM di satuan pendidikan.
 
"Kami di Kemendikbud sudah tersedia kanal unit layanan terpadu yang dapat diakses melalui laman ult.kemdikbud.go.id atau melalui pos elektronik pengaduan @kemdikbud.go.id," tutur Evy.
 
Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka per Januari 2021 meski pandemi covid-19 belum mereda. Izin itu diberikan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri pada 20 November 2020.
 
SKB 4 Menteri itu ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. SKB 4 Menteri itu juga telah direstui oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif