Nasir mengatakan, akan mengkoordinasikan dengan sejumlah pihak, terutama LPTK untuk memetakan over supply sarjana pendidikan tersebut. Ia meyakini, kelebihan lulusan tersebut tidak merata terjadi di seluruh prodi.
"Karena kalau untuk calon guru produktif itu kita masih kurang sekali. Kalau yang umum seperti sistem pengajaran, konseling, mungkin bisa kita kurangi," kata Nasir usai Seminar dan Lokakarya Implementasi Pembelajaran Daring di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.
Bahkan menurutnya, jika diperlukan bisa saja diberlakukan moratorium, khusus prodi umum dan nonSTEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematic). "Prodi umum iya (moratorium), usulan moratoriumnya adalah untuk ilmu pendidikan yang bukan pendidikan teknik (STEM). Sedangkan yang terkait pendidikan teknologi, seperti pendidikan teknik sipil kita dorong," terang Nasir.
Dalam kesempatan terpisah. Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Pembelajaran dan Mahasiswa (Belmawa) Kemenristekdikti, Intan Ahmad mengakui jika saat ini lulusan LPTK sangat berlebih. "Ya betul, ada banyak lulusan LPTK, kurang lebih sama jumlahnya dengan yang disampaikan Mendikbud (200 ribu setiap tahunnya). Sedangkan yang dibutuhkan untuk menjadi guru alokasinya terbatas," terang Intan yang juga menjadi Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.
Baca: LPTK Over Supply Calon Guru
Usaha yang dilakukan Kemenristekdikti untuk mengatasi penumpukan lulusan ini, salah satunya dengan melakukan revitalisasi LPTK. "Termasuk pembenahan program profesi guru," tegas Intan.
Walaupun demikian, tidak sedikit sarjana pendidikan yang kemudian memilih bekerja bukan sebagai guru. "Kalau yang mau jadi guru ya harus ditampung dulu, mengikuti pendidikan profesi guru, satu tahun lamanya setelah jadi sarjana," terang Intan.
Seperti dikutip dari Antara, Mendikbud, Muhadjir Effendy menyebutkan, jumlah kelebihan lulusan LPTK mencapai 200 ribu orang setiap tahunnya. Jumlah LPTK di Indonesia mencapai 421 perguruan tinggi, yang terdiri LPTK negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, LPTK yang terakreditasi A hanya 18, sementara yang terakreditasi B sebanyak 81 LPTK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
