"Saya selalu mengkritik ada kelemahan. Bahwa Kemendikbudristek terlalu cepat dan tergesa-gesa mengambil kebijakan," kata Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda dalam webinar Satu Frekuensi PB PGRI, Dikutip Jumat, 31 Desember 2021.
Selain tergesa-gesa, kata dia, kebijakan yang dihadirkan pun relatif tak melibatkan partisipasi publik. Imbasnya, tak jarang kebijakan yang diambil berujung polemik di masyarakat.
"Kebijakan tergesa-gesa dan tidak ada diskusi publik itu efeknya ada kegaduhan yang kita alami," terangnya.
Baca: Peta Jalan Pendidikan Tak Kunjung Rampung, Komisi X: Kami Merasa Gagal
Dia berharap ke depan, Kemendikbudristek lebih membuka ruang diskusi dengan publik sebelum mengambil kebijakan pendidikan. Utamanya, organisasi pendidikan, penyelenggara pendidikan terutama guru.
Menurut Huda, partisipasi publik sangat diperlukan sebelum mengambil sebuah kebijakan. Sebab, yang akan menjalankan transformasi pendidikan ialah publik itu sendiri.
"Apalagi ujung-ujungnya tombaknya kan guru. Dan tiap kebijakan juga perlu masa transisi dan dirasakan oleh para stakeholder. Jadi Kemendikbudristek harus membuka ruang diskursus, melibatkan publik seluas-luasnya, agar agenda penting kita dalam transformasi pendidikan ini dibangun bersama dalam ruang publik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
