"Setelah kami evaluasi selama satu bulan, kami memutuskan karena ada beberapa faktor untuk menunda program POP tahun 2020. Jadinya program POP itu akan mulai di tahun 2021," kata Nadiem dalam Rapat Kerja Komisi X DPR yang digelar secara virtual, Kamis, 27 Agustus 2020.
Dia menyebut, keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Utamanya organisasi masyarakat seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"Jadi masih akan jalan, tapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat," terangnya.
Setidaknya, ada tiga hal yang membuat Nadiem memutuskan menunda program yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar ini. Pertama untuk merangkul kembali ormas besar di dunia pendidikan yakni NU, Muhammadiyah dan PGRI.
Baca juga: Nadiem Berharap PGRI dan Muhammadiyah Kembali Gabung POP
"Kedua untuk memastikan persiapan di masa covid-19. agar program itu bisa terjaga dengan baik, memberikan ormas waktu untuk merencanakan program pelatihan, transformasi sekolahnya di masa covid ini dengan lebih detail," ujarnya.
Terakhir, juga untuk memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat maupun ormas. Menyusul munculnya anggapan jika banyak organisasi tidak layak yang lolos seleksi POP.
"Misalnya kita harus mengecek dan memverifikasi apa rekam jejak ormas masing-masing, sekecil apapun kalau dia lulus seleksi harus kita cek dan ricek dan ricek," pungkas Nadiem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
