Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyayangkan fakta ini tidak disinggung Mendikbudristek, Nadiem Makarim dalam rapat kerjanya dengan Komisi X DPR, Selasa, 21 Mei 2024. "Gara-gara UKT mahal, tidak hanya mahasiswa miskin yang terdampak, tapi mahasiswa dari keluarga kelas menengah juga mengalami kelimpungan dan kesulitan bayar. Hal ini, sayangnya, tidak disinggung oleh mas Menteri dan juga tim dari Kemendikbudristek," kata Ubaid.
Menurut Ubaid, Nadiem beserta jajarannya di Kemendikbudristek hanya fokus menjelaskan data soal proporsi UKT 1 dan UKT 2 (golongan miskin) yang diklaim sudah terpenuhi 20 persen, bahkan lebih. "Apa benar demikian? “Tentu data ini tidak bisa ditelan mentah-mentah, perlu pembuktian dan audit di tiap-tiap kampus apakah benar sudah tercapai ambang minimal 20 persen," ujar Ubaid.
"Data tersebut, perlu kita dalami,” tandas Ubaid.
Misalnya saja, kata Ubaid, jika ditelisik lagi data total penerima KIP Kuliah hingga 2024, ditemukan data penerima sebanyak 985.577 mahasiswa. Sementara, jumlah mahasiswa yang sedang kuliah terdapat sekitar 9,32 juta mahasiswa (data tahun 2022).
Jadi, penerima KIP Kuliah diperkirakan di kisaran angka 10 persen. Dengan kata lain tidak sampai pada batas minimal 20 persen.
Selain itu, Kemendikbudristek tidak memberikan skema bantuan dan jaminan keterjangkauan biaya UKT bagi kelompok ekonomi menengah ini. Mereka tidak bisa masuk UKT 1 dan UKT 2 karena tidak miskin, tapi mereka akan engap dan potensial gagal bayar jika diminta bayar dengan UKT yang mahal.
“Karena itu, supaya mereka tidak gagal bayar UKT, perlu ada skema khusus bantuan pembiayaan untuk mahasiswa kelompok ekonomi menengah ini,” tandas Ubaid.
| Baca juga: Kenaikan UKT Tak Hanya Terjadi Tahun Ini, Mahasiswa Lama Turut Berdampak |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
